<![CDATA[Koperasi adalah suatu badan usaha lembaga keuangan non-bank yang berbadan hukum yang bertujuan untuk membantu masyarakat dengan memberikan pinjaman uang untuk kebutuhan sehari-hari dengan melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penagihan KSP yang bersifat intimidatif ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berfokus pada pengkajian hukum yang mengatur hubungan antara KSP dan anggota serta perlindungan hukum bagi anggota yang dirugikan akibat praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara KSP dan anggotanya didasarkan pada perjanjian pinjaman yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Praktik penagihan yang dilakukan secara intimidatif bertentangan dengan prinsip koperasi serta melanggar ketentuan hukum perdata, pidanam dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dan pengawasan tegas guna mejamin perlindungan hukum bagi Kanggota koperasi serta KSP menjalankan penagihan sesuai dengan nilai kekeluargaan dan ketentuan perundang-undangan.]]>
Copyrights © 2025
