<![CDATA[Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam upaya pelaksanaannya, diperlukan dukungan dari berbagai aspek, baik regulasi, sumber daya, maupun komitmen dari aparatur pemerintahan desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik yang wajib disediakan di Desa Tasikmadu, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana keterbukaan informasi publik telah dijalankan oleh pemerintah Desa Tasikmadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi informasi yang kemudian disajikan dalam bentuk naratif, lalu ditarik kesimpulan berdasarkan analisis implementasi kebijakan menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Dalam penelitian ini, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dinilai berdasarkan enam indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Tasikmadu guna mewujudkan keterbukaan informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di desa belum berjalan secara maksimal. Beberapa hambatan utama yang ditemukan meliputi ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus di tingkat desa, kurangnya kegiatan sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penyusunan SOP yang terstruktur mengenai keterbukaan informasi publik, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta penerapan strategi komunikasi yang lebih efektif guna mendorong terciptanya keterbukaan informasi yang lebih optimal di lingkungan desa.Kata Kunci: Implementasi, Keterbukaan, Informasi Publik, Desa Tasikmadu]]>
Copyrights © 2025
