<![CDATA[ABSTRACT Localization areas are often perceived as unsafe social spaces for women, both for those who work within them and for residents living in surrounding communities. This condition is not only caused by vulnerability to acts of violence but also by the negative social stigma attached to localization. The existence of localization is frequently regarded as a social problem as it generates public unrest, disrupts social order, and raises moral, health, and public security concerns. This study aims to analyze the legal regulation of prostitution and localization and to examine the effectiveness of government policies in addressing these issues, particularly from the perspective of women’s protection and public order. The research employs a doctrinal (normative) legal method by examining statutory regulations, legal principles, and legal doctrines through secondary data. The data are obtained from legal textbooks, statutory provisions, scholarly literature, records, and relevant reports. The findings indicate that the issue of prostitution and localization has not yet been comprehensively and sustainably resolved. Therefore, legal regulatory reform and a broader collaborative approach involving the government, religious leaders, local communities, and non-governmental organizations are necessary to develop fair, humane, and effective solutions. ABSTRAK Daerah lokalisasi kerap dipersepsikan sebagai ruang sosial yang tidak aman bagi perempuan, baik bagi mereka yang bekerja di dalamnya maupun masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh kerentanan terhadap tindak kekerasan, tetapi juga akibat stigma sosial negatif yang melekat pada lokalisasi. Keberadaan lokalisasi sering dipandang sebagai permasalahan sosial karena menimbulkan keresahan, mengganggu ketenteraman warga, serta memunculkan persoalan moral, kesehatan, dan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait prostitusi dan lokalisasi serta mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut, khususnya dari perspektif perlindungan perempuan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal (normatif), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum melalui data sekunder yang diperoleh dari buku hukum, pasal-pasal peraturan, literatur ilmiah, catatan, serta laporan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini permasalahan prostitusi dan lokalisasi belum tertangani secara komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi hukum serta pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, masyarakat lokal, dan lembaga swadaya masyarakat guna menciptakan solusi yang berkeadilan, humanis, dan efektif.]]>
Copyrights © 2025
