Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.494
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum SIGn Jurnal Hukum SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam TASAMUH: Jurnal Studi Islam SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat MARAS : Jurnal Penelitian Multidisplin ANDIL Mulawarman Journal of Community Engagement JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vifada Assumption Journal of Law Realism: Law Review
Pratama, Widhy Andrian
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana Pratama, Widhy Andrian
SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.321 KB) | DOI: 10.37276/sjh.v1i1.34

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana dan mengkaji faktor-faktor penghambat dari penegakan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif/doktrinal (normative legal research) yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukuman mati haruslah diberlakukan terhadap pembunuhan berencana karena, penerapan hukuman mati tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang banyak dipersoalkan selama ini, sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dilaksanakan eksekusi mati tersebut antara lain: dari aspek yuridisnya, Kebijakan Pemerintah, dan Lemahnya koordinasi antara penegak hukum. Adapun saran yang diberikan kepada pembuat undang-undang agar melakukan pembaharuan terhadap KUHP terkhusus lagi mengenai Pasal tentang Pembunuhan Berencana, agar sebaiknya dicantumkan dalam pasal ataupun penjelasan tersebut tentang kualitas dan kuantitas yang didasarkan pada alternatif hukuman yang diberikan. Selanjutnya merekomendasikan mengenai batasan dan waktu dalam hal pengajuan remisi dan grasi terhadap hak terpidana mati yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana karena hal tersebut dapat menjadi celah bagi para terpidana.
Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM Yuliani, Adis Nevi; Pratama, Widhy Andrian
MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2024): MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, Juni 2024
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/maras.v2i2.273

Abstract

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis secara normatif tentang perempuan dan anak korban perdagangan orang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang pada hakikatnya dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang meneliti secara doktrinal dengan literatur dan buku-buku dari segi perspektif normatif hukum, yang berguna memberikan pengetahuan tambahan tentang informasi, dan gambaran umum mengenai apa yang diteliti dalam penelitian ini. Baik dari segi pengertian umum terkait perdagangan orang, ataupun aturan-aturan hukum yang mengaturnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa kejahatan ini adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh para sindikat yang sudah terorganisir yang meliputi nasional sampai dengan internasional. Jenis kejahatan ini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, yakni hak yang melekat dalam diri setiap manusia berupa secara kodratik, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Maka dari itu untuk memberantas kejahatan trafficking itu perlu dilakukan pencegahan dalam perdagangan orang tersebut agar tindakan perdagangan orang seperti penjualan anak, prostitusi anak, penyelundupan manusia, migran dan diskriminasi serta perdagangan wanita dan pelacuran.
Penegakan Hukum Terhadap Korupsi di Era Modernisasi Digital Pratama, Widhy Andrian
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1227

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara singkat dan sederhana mengenai penegakan hukum terhadap korupsi di era modernisasi digital metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: penelitian hukum normatif. yang pada hakikatnya dapat diartikan bahwa telah terjadinya kesenjangan antara das sollen dan das sein pada tataran norma atau kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. sehingga hukum yang kita cita-citakan tidak dapat fungsi sebagaimana mestinya. dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa, sangat serius, dan berbahaya sehingga perlu pemberantasan sampai ke akar-akarnya. Tindakan Korupsi telah menjelma secara modern mengikuti perkembangan kemajuan digital secara aktif.
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktik Kedokteran Pratama, Widhy Andrian
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i2.1255

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif tentang perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik kedokteran. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: penelitian hukum normatif. yang pada hakikatnya dapat diartikan bahwa telah terjadinya kesenjangan antara das sollen dan das sein pada tataran norma atau kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. sehingga hukum yang kita cita-citakan tidak dapat fungsi sebagaimana mestinya. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa. perlunya perlindungan hukum yang ekstra terhadap pasien selaku pengguna pelayanan medis baik itu dari segi hukum maupun dari morilnya. Serta perlunya langkah kehati-hatian dan ketelitian untuk dokter dan tenaga medis di dalam memberikan pelayanan dan tindakan medis kepada pasien agar sekiranya tindakan atau kelalaian berupa malpraktik dalam terhindarkan atau diminimalisir agar tidak terjadi.
Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online Pratama, Widhy Andrian
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i2.1256

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif tentang Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: penelitian hukum normatif. yang pada hakikatnya dapat diartikan bahwa telah terjadinya kesenjangan antara das sollen dan das sein pada tataran norma atau kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. sehingga hukum yang kita cita-citakan tidak dapat fungsi sebagaimana mestinya. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa prostitusi atau yang biasa kita sebut dengan tindakan pelacuran saat sekarang ini telah menjelma seiring mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dimana prakteknya tidak lagi lakukan dengan menjajakan diri di pinggir-pinggir jalan, akan tetapi telah banyak menggunakan media aplikasi-aplikasi online dalam kegiatan prostitusi seperti, michat, tinder, tantan, whatsapp, dan facebook serta dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang dialami oleh Psk tersebut diantara faktor ekonomi dan Pergaulan.
HAKEKAT ISTBAT NIKAH TERHADAP SAHNYA STATUS PERKAWINAN Pratama, Widhy Andrian; Yuliani, Adis Nevi
SAMAWA Vol 4 No 2 (2024): JULI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v4i2.154

Abstract

Marriage is a form of obedience to Allah. Marriage is a strong bond between husband and wife and descendants, a relationship that in life and life is a sacred combination and high quality habits in human development as a gift from God. This registration is important, as proof of the validity of a marriage which is proven by a marriage certificate, if something happens during the marriage then legal action can be taken, in order to maintain or obtain the rights of each husband and wife because with the marriage certificate the husband and wife have authentic evidence of legal actions. what they have done. Because marriage can only be proven by a marriage certificate made by a marriage registrar. The results of the research show that Istbat nikah can help the community in obtaining legal certainty from religious courts, especially regarding whether or not a marriage between a husband and his wife is valid.
PENDIDIKAN KARAKTER TERHADAP SISWA-SISWI SMK DI ERA LITERASI DIGITAL Pratama, Widhy Andrian
PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): PRAXIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/praxis.v3i2.1133

Abstract

Community Service Activities (PKM), this is basically a form of initiative from the Lecturer of the Law Study Program, Syekh Yusuf Al-Makassari University, Gowa, in implementing the Tri Dharma of Higher Education, which is considered good and useful for character education for students of Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa Pharmacy Vocational School. And this activity is carried out by presenting percentage material and direct interaction responding to students' responses. Community Service Activities (PKM), this was carried out on Thursday, July 25, 2024, at Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa Pharmacy Vocational School. Which is located and located on Jl Andi tonro Permai, Tombolo, Somba Opu, Gowa Regency. So it can be concluded that Community Service Activities (PKM), this has been carried out up to providing knowledge in the form of presentations and also providing an understanding of digital literacy learning which is an effort to improve the learning process for students of Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa Pharmacy Vocational School. This PKM activity ran orderly and smoothly. The students actively answered questions raised by the speakers and the school also felt helped by this PKM activity, because it could be an inspiration or input for educators in teaching in schools. And we also as the PKM implementation team hope that activities related to the utilization or use of digital technology for the learning process in schools can be held again
HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDATA Pratama, Widhy Andrian; Yuliani, Adis Nevi; Pusvita, Djulya Eka; Murdiono, Murdiono

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v12i1.4220

Abstract

An illegitimate child refers to a child born from a relationship outside of a legal marriage at a certain time. The status and position of the child are highly dependent on the legality of the marriage of his parents. Based on National Law, a marriage is considered valid if it is registered by an authorized institution or agency. A child born out of wedlock only has a legal relationship with his mother and is entitled to inherit property from the mother's side. If the child's blood relationship with his biological father is severed, then the child's inheritance rights only apply to the mother's family, and not to the biological father's family. Therefore, an illegitimate child is not entitled to receive an inheritance from his biological father. However, this provision only applies in terms of the distribution of inheritance to illegitimate children. The recipient of the inheritance is an individual who has legal inheritance rights, such as Zawil Khurd and Zawir Alham. This article adopts a normative research approach, which utilizes literature and books as sources to analyze doctrine from a normative perspective. In the study of normative law, the main focus lies on understanding the essence and scope of law as a system that studies reality. This discipline involves two aspects, namely analytical and normative, with law included in this category. It can be concluded that illegitimate children have the right to inherit together with heirs from groups I, II, III, or IV, and can receive inheritances even though they come from groups with different degrees. However, in certain situations, if heirs from groups I to IV do not leave descendants and there are only illegitimate children, then the legitimate illegitimate children are recognized as heirs who have the right to receive all inheritance, in accordance with the provisions of Article 865 of the Civil Code. In marriage law, the legal status of illegitimate children is regulated by Law Number 1 of 1974, specifically Article 43 paragraph (1), which states that illegitimate children only have a civil relationship with their mother and family. Therefore, illegitimate children are only legally bound to their mother and family, without any legal relationship with the father who raised them.
Pendampingan dan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, Kota Makassar Pratama, Widhy Andrian; Widyaningsih, Halimah Endang
ANDIL Mulawarman Journal of Community Engagement Vol. 2 No. 3 (2025): ANDIL Mulawarman J Comm Engag
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/andil.v2i3.2433

Abstract

Peran dan tantangan advokat di era globalisasi menekankan bahwa seorang advokat berkewajiban untuk memberikan layanan hukum terbaik dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, sambil memastikan bahwa proses hukum berjalan efisien dan menghasilkan hasil yang efektif tanpa ceroboh. Advokat harus memprioritaskan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi, dan sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam mencari keadilan untuk klien, advokat dilarang untuk menguji dirinya sendiri. Selain itu, advokat harus menjaga sikap rendah hati, melindungi hak-hak klien tanpa tergoda oleh imbalan dari pihak lawan, serta berhati-hati dalam memberikan pendapat agar tidak merugikan klien atau merusak reputasi profesionalnya. Melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami dapat menyimpulkan bahwa kendala utama dalam akses keadilan di masyarakat adalah minimnya pengetahuan mengenai bantuan hukum gratis yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menerapkan ilmu yang berguna dan relevan, yang dapat membantu mewujudkan akses hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia
Eksistensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Persfektif Hukum Islam Indonesia Pratama, Widhy Andrian
Tasamuh: Jurnal Studi Islam Vol. 17 No. 1 (2025): Tasamuh: Jurnal Studi Islam
Publisher : LPPM IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/tasamuh.v17i1.1572

Abstract

The background of this Prenuptial Agreement is to not deviate from the provisions of statutory law, which regulates that the personal wealth of each husband and wife is basically mixed into one whole. Another reason that is the background of the holding of the Prenuptial Agreement is if there is a striking difference in social status between the prospective husband and wife, or they have equal personal wealth, or the giver of the gift does not want something given to one of the husband and wife to transfer to another party, or each husband and wife are subject to different laws as is the case in mixed marriages. The author uses a data approach in this study through library research, with data collection techniques that involve searching for relevant documents, such as journals, books, articles, and other materials. In addition, information from electronic and print media related to the topic discussed is also used as part of the data source. Prenuptial agreements play an important role in creating legal certainty, protecting personal wealth, preventing potential disputes, and preparing couples both emotionally and legally before marriage. However, the preparation of this agreement must be done with good intentions and in accordance with the regulations in force in Indonesian Marriage Law. Although prenuptial agreements provide significant benefits in maintaining family harmony and well-being, their implementation still faces various challenges, especially in ensuring compliance with applicable laws and maintaining a balance of rights and obligations for both parties.
Co-Authors Adis, Adis Nevi Yuliani Murdiono Murdiono, Murdiono Nisa, Ayu Chairun Pusvita, Djulya Eka Widyaningsih, Halimah Endang Yuliani, Adis Nevi