<![CDATA[Seiring berkembangnya pluralisme dalam masyarakat, terjadi perubahan signifikan dalam nilai-nilai sosial, termasuk dalam hal pemahaman terhadap praktik pernikahan beda agama, khususnya di Indonesia dan Turki. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan implementasi hukum terkait pernikahan beda agama di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, yang datanya diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan topik pernikahan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara Indonesia dan Turki dalam hal regulasi hukum terkait pernikahan beda agama. Di Indonesia, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan secara hukum, dengan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan menerima permohonan penetapan pernikahan beda agama. Dari perspektif hukum Islam, larangan ini sejalan dengan ketentuan dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang melarang secara tegas pernikahan antara Muslim dan non-Muslim. Sementara itu, di Turki, negara mengakui legalitas pernikahan beda agama, tetapi hanya terbatas pada pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim. Sebaliknya, perempuan Muslim dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim, sebagaimana diatur dalam Turkish Civil Code Pasal 7 ayat 1. Ketentuan ini juga didukung oleh pandangan hukum Islam dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang menegaskan bahwa perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-Muslim.]]>
Copyrights © 2026
