<![CDATA[Kontrak standar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dimaksudkan untuk berfungsi sebagai alat utama yang memastikan konsistensi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan publik di setiap fase pelaksanaan proyek. Namun, penerapan praktik ini seringkali menciptakan ketegangan antara prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan batasan normatif yang ditetapkan oleh regulasi pengadaan. Artikel ini menganalisis posisi kontrak standar dalam proyek pemerintah dari sudut pandang normatif, termasuk asal-usul dan fungsi kontrak tersebut, potensi munculnya klausula yang tidak adil—yang cenderung lebih merugikan penyedia jasa dibandingkan dengan pengguna jasa—serta implikasinya terhadap keabsahan dan keadilan kontraktual. Penelitian ini menggunakan kajian hukum perdata serta aturan pengadaan terbaru, termasuk perubahan terbaru dalam regulasi pengadaan pemerintah, untuk mengeksplorasi bagaimana batasan kebebasan berkontrak diterapkan dalam konteks administrasi publik. Temuan awal menunjukkan bahwa meskipun kontrak standar mendukung tujuan administratif dan fiskal, diperlukan pengawasan substansial untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban agar klausula yang tidak adil tidak merusak prinsip kepatutan dan ketertiban umum. Penelitian ini merekomendasikan mekanisme untuk meningkatkan transparansi serta evaluasi atas klausula baku sebagai cara untuk menyeimbangkan efisiensi pemerintah dengan keadilan kontraktual sesuai dengan hukum perdata Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
