<![CDATA[Penelitian ini menganalisis hubungan kontraktual antara owner dan kontraktor dalam proyek konstruksi pemerintah dan BUMN di Indonesia yang menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan, yang tidak hanya disebabkan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh struktur regulasi, budaya administratif, dan mekanisme pengendalian proyek yang lebih menguntungkan pihak owner. Dampaknya, posisi tawar kontraktor lemah, terutama dalam penetapan klausul kontrak, alokasi risiko, serta penyelesaian klaim dan sengketa. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta praktik kontraktual pada proyek pemerintah dan BUMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak konstruksi publik di Indonesia masih berorientasi pada kepatuhan administratif dan perlindungan kepentingan owner, sehingga alokasi risiko proyek cenderung tidak proporsional. Budaya birokrasi dan kekhawatiran pejabat pengelola proyek memperburuk ketimpangan ini, yang berdampak pada ketidakoptimalan mekanisme penyelesaian sengketa dan keadilan kontraktual. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kontrak konstruksi publik yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, penerapan mekanisme penyelesaian sengketa dini, serta penguatan prinsip alokasi risiko yang adil untuk mencapai kontrak konstruksi yang berkeadilan dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
