<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penyaluran obat keras di apotek wilayah Kabupaten Sanggau, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kebijakan publik Van Metter dan Van Horn. Sumber informasi dipilih melalui purposive sampling dan incidental sampling, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran obat keras di apotek Kabupaten Sanggau belum optimal. Beberapa faktor penghambat meliputi belum jelasnya standar penyerahan obat keras, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran BPOM Sanggau, serta beban kerja petugas yang meningkat. Komunikasi antar organisasi tidak berjalan konsisten, dan pemahaman stakeholder serta masyarakat terkait ketentuan obat keras masih rendah. Sosialisasi yang terbatas dan ketidakselarasan antara peraturan lama dengan kebutuhan situasi terkini turut menghambat implementasi kebijakan. Selain itu, belum ada kebijakan baru di luar ketentuan yang ada, yang menyebabkan peraturan lama tetap menjadi acuan hukum meski sudah kurang relevan.]]>
Copyrights © 2026
