<![CDATA[The competence of the Legal Bureau staff of the South Sulawesi Provincial Secretariat plays a vital role in ensuring the harmonization and legality of regional legal products and their alignment with national regulations. This study aims to analyze in-depth employee competency in the process of facilitating regional legal products using a qualitative case study approach. Data collection was conducted comprehensively through in-depth interviews, participant observation, and document review to explore aspects of employee knowledge, skills, and work attitudes. The research findings indicate that employees generally have a good understanding of technical regulations, particularly regarding Minister of Home Affairs Regulations No. 80 of 2015 and No. 120 of 2018, and demonstrate high work integrity. However, the effectiveness of facilitation is still hampered by structural constraints, including an imbalance in the ratio of workload to number of employees, the complexity of scheduling coordination, and the lack of an integrated data management system. The study's conclusions confirm that although individual employee competency is adequate, optimizing regional legal product facilitation services absolutely requires a strategy to strengthen human resource management and modernize work support systems to achieve sustainable efficiency. ABSTRAKKompetensi aparatur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memegang peranan vital dalam menjamin harmonisasi dan legalitas produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kompetensi pegawai dalam proses fasilitasi produk hukum daerah dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen untuk menggali aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja pegawai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai memiliki pemahaman regulasi teknis yang baik, khususnya terkait Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Nomor 120 Tahun 2018, serta menunjukkan integritas kerja yang tinggi. Namun, efektivitas fasilitasi masih terhambat oleh kendala struktural, meliputi ketidakseimbangan rasio beban kerja dengan jumlah pegawai, kompleksitas koordinasi jadwal, serta belum terintegrasinya sistem manajemen data. Simpulan penelitian menegaskan bahwa meskipun kompetensi individual pegawai sudah memadai, optimalisasi layanan fasilitasi produk hukum daerah mutlak memerlukan strategi penguatan manajemen sumber daya manusia dan modernisasi sistem pendukung kerja guna mencapai efisiensi yang berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
