TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA MARUNSU KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

Tia, Aprilia (Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak)
Maryuni, Sri (Universitas Tanjungpura)
Yuniarsih, Rulida (Universitas Tanjungpura)

Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023

Judul skripsi ini di angkat dengan berdasarkan masalah yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 yakni Pemerintah Desa dinilai kurang memberikan akses informasi tentang laporan APBDes, Pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2020 Terdapat beberapa program kerja yang belum terlaksana (tidak terealisasi), Pada Schedule pengelolaan APBDes musyawarah dusun (Musdus) Tidak dilaksanakan., Terjadi keterlambatan pada saat pelaporan. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses penerapan prinsip transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Kantor Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian desktiptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik Observasi, Teknik Wawancara dan Teknik Dokumentasi. Lokasi penelitian ini Di Kantor Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang. Indikator yang digunakan dalam mengukur Transparansi yaitu Inforamativeness dan Disclosure menurut teori Mardiasmo. Hasil penelitian berdasarkan indikator Inforamativeness menunjukan masih belum terbukanya Pemerintah Desa kepada masyarakat. Dan berdasarkan Indikator Disclosure Pemerintah Desa Marunsu Belum bisa bertanggungjawab terhadap rencana kerja dan realisasinya yang dimana masih banyak program kerja yang tidak terealisasi dan seringnya terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan keuangan. Saran untuk penelitian ini yaitu Pemerintah Desa bisa menerapkan prinsip Transparansi dalam melakukan apapun terutama yang berkaitan dengan keuangan Desa. Agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat terhadap Pemerintah Desa itu sendiri. Dan seperti telah kita ketahui Pemerintah Desa diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance yang dimana salah satu dari prinsip-prinsip tersebut yaitu harus bersifat Transparan.Kata kunci: Transparansi, Pengelolaan, APBDes