Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.325

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP) Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Indonesian Community Journal Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan

Maryuni, Sri

Department Of Public Administration Tanjungpura University, Pontianak, Indonesia

Author-ID : 2241283

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU E1031161004 EVA HERAWATI; Sri Maryuni; Agus Eka
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v10i1.2883

Skripsi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pendidikan Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor koordinasi menurut Hasibuan yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian tugas dan disiplin. Adapun hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis menunjukan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya koordinasi yang kurang efektif yaitu kurangnya kontribusi anggota dalam penyusunan dan penyampaian suatu agenda, keterlambatan penyampaian informasi, dan juga masih banyak nya pegawai yang tidak disiplin dan keluar pada saat jam kerja, namun dalam hal pembagian kerja sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saran dari penelitian ini yaitu dilakukan penjadwalan untuk mengatur pertemuan atau rapat; bersedia mengubah perilaku sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masing-masing anggota; dan mengubah alat absensi dari yang manual ke fingerprint sehingga data yang masuk tidak dapat dipalsukan dan absensi tersebut dilakukan dua kali dalam hitungan keseluruhan jumlah jam kerja. Kata Kunci: Koordinasi, Pemerintah Daerah, Pendidikan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Sri Maryuni; R.L Sitorus
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 2, No 1 (2020): JANUARI - JUNI 2020
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v2i1.2772

This research intended to explain the implementation of e-voting policy on the head of the village election at Mempawah Region Kalimantan Barat. The election was done for twice occasions, at 2017 and 2018. Purpose of the research was to describe and analyze the implementation process of e-voting policy on the head of the village election at Mempawah Region Kalimantan Barat. The research method in this paper was using qualitative methods with descriptive technique. In order to gain information on the implementation process of e-voting policy on the head of the village at Mempawah Region, Kalimantan Barat. Charles O. Jones (1996: 296) theory stated that the implementation process of e-voting policy was based on three pillars, which are the organization, interpretation, and application. We found that there were some obstacles in implementing e-voting policy, such as the lack of electronic facilities quantity and quality that supported the policy, there were also a lot of people which has not been registered in the e-voting application, and some negatives perception of the e-voting process. Researchers have several recommendations to overcome the problems. First, the government should do socialization on the e-voting election. Second, an improvement in the e-voting system especially on the issue of the person with disabilities. Third, evaluate the regulation. Lastly, increase the coordination among stakeholders within bureaucracy and village staff in order to have a better database of the elector.

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI SUNGAI KAKAP, KUBU RAYA, KALBAR Ambaryani Ambar; Sri Maryuni; Pardi Pardi
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 26, No 2 (2021): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Non-Cash Food Assistance (BPNT) is distributed in non-cash through electronic money in combo cards given to each Beneficiary Family (KPM). This assistance is determined based on the Regulation of the metamorphosis of rice assistance for the poor/prosperous rice. This study aims to see Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, the how public policies are implemented in the field. The research was conducted in Sungai Kakap Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya, West Kalimantan. The researcher used a qualitative approach with a descriptive type of research. Data were collected through observation, interviews and documentation. The results showed that the BPNT process in Sungai Kakap Village, Kubu Raya was not carried out optimally. Based on Mazmania and Sabatier in Tahjana (2006), three character problems can be found in the field, namely: 1) The characteristics of the problem to be solved by implementing this assistance are included in the category of problems that are difficult to handle. In addition, the poverty data used by the central government is not updated, causing new problems, the beneficiaries are not suitable; 2) The characteristics of the top down BPNT policy are formulated directly by the elite to solve a problem, even though there is a discrepancy with public conditions. 3) Non-government variables that are less coordinated because the implementor does not understand the general guidelines well. These problems have implications for the implementation of this public policy in the local community.

IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM (PNPM) IN PONTIANAK Sri Maryuni
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Volume 10, Nomor 1, Tahun 2015
Publisher : Universitas Sebelas Maret

The unsuccessful implementation of national community empowerment program in urban areas (in Indonesia: PNPM) is due to many factors; both internal and external factors. This study aims to acquire insight and understanding a new concept of public policy implementation by applying qualitative descriptive methods. The implementation of PNPM program was involving many elements including: implementer, the program itself, the target groups and environment. The results revealed that the unsuccessful implementation of PNPM in Pontianak was caused by the idealized policy (program), the target groups, the implementing organization (implementer) and environmental factors. The four factors mentioned before were interrelated and influenced each other to form a policy cycle. In implementing this program, the approach used was the empowerment of communities to establish independence of the community and local government agencies that were facilitated by community self-reliance organization. In reality it is very difficult to encourage the poor to participate in the planning and implementation of this empowerment program. For that reason, the community volunteers had to work hard to gain the aspirations of poor communities through Citizen Preparation Meeting (in Indonesia: Rembug Kesiapan Warga) and Development Planning Meeting (in Indonesia: Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Keywords: Implementation, Empowerment, Independence, Voluntary

Kinerja Organisasi Publik dalam Memberikan Pelayanan Kepada Publik Sri Maryuni
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 21, No 1 (2016): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak Penilaian kinerja organisasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran atau indikator-indikator yang melekat pada organisasi itu seperti efisiensi dan efektifitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas. Penilaian kinerja dari pengguna jasa menjadi sangat penting, karena organisasi publik seringkali memiliki kewenangan monopolis sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan. Dalam pelayanan oleh organisasi publik penggunaan pelayanan oleh publik sering tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepuasannya terhadap pelayanan. melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dengan mengetahui kinerja akan dapat mengetahui tingkat pencapaian tujuan pelaksanaan suatu kegiatan /program /kebijakan dalam merwujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Ada 2 kategori pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Yang termasuk dalam pelayanan kebutuhan dasar meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dasar dan pelayanan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan yang termasuk dalam pelayanan umum adalah pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Dalam memberikan pelayanan – pelayanan tersebut, aparatur pemerintah atau yang juga disebut birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsive dan adaptif.Kata Kunci : Kinerja, Pelayanan, Publik

IMPLEMENTASI PROGRAM PELATIHAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DI KANTOR UNIT PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH (UP2D) PROVINSI KALIMANTAN BARAT Sri Maryuni
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 23, No 2 (2018): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Program pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di seluruh sektor melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan di bidang produktivitas. Proses implementasi program pelatihan peningkatan prodktivitas tenaga kerja melalui tiga aktivitas sebagai pilarnya, yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi yang tujuan akhirnya adalah untuk menilai efektifitas dan efisiensi program. Pengorganisasian dalam penyelenggaraan program pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja terdiri dari: Pembina, Koordinator lapangan, Tim secretariat, Pengajar yang semuanya berasal dari Unit pelaksana teknis di tingkat daerah provinsi yaitu Unit Pengembangan Produktivitas Daerah (UP2D) Provinsi Kalimantan Barat. Interpretasi program pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja tediri dari beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan pelatihan (pembentukan panitia, rekrutmen peserta pelatihan, pemanggilan peserta pelatihan, pengajar dan narasumber, materi pelatihan dan jadwal penyelenggaraan), tahap pelaksanaan pelatihan ( meliputi proses belajar mengajar dan praktek kerja lapangan) dan tahap evaluasi pelatihan , tahap pemberian sertifikat pelatihan dan tahap pelaporan pelaksanaan pelatihan. Aplikasi (penerapan) program pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja terdiri dari kegiatan pelatihan motivasi berprestasi, pelatihan 5-S dan pelatihan manajemen mutu terpadu yang diikuti oleh 20 peserta setiap paket kegiatannya dengan metode ceramah dan praktek kerja lapangan.

Implementasi Program Nesional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Pontianak Sri Maryuni
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 19, No 1 (2014): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Kurang berhasilnya implementasi PNPM Mandiri Perkotaan disebabkan banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman dan konsep baru mengenai implementasi kebijakan publik dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informasi yang didapat menunjukkan bahwa implementasi program melibatkan unsur pelaksana, program yang dilaksanakan, kelompok sasaran dan lingkungan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kurang berhasilnya implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Pontianak disebabkan oleh kebijakan (program) yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana dan faktor lingkungan. Keempat faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan sehingga membentuk policy cycle. Pendekatan yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat untuk membentuk kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dengan difasilitasi oleh lembaga keswadayaan masyarakat. Kenyataannya sangat sulit untuk mendorong masyarakat miskin berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan ini. Untuk itu relawan masyarakat harus bekerja keras memperjuangkan aspirasi masyarakat miskin melalui rembug kesiapan warga dan Musrenbang yang dilaksanakan secara periodik. Kata kunci : Implementasi, Pemberdayaan, Kemandirian, Relawan

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PADA MAHASISWA UNIVERSITAS TANJUNGPURA (Studi Penyusunan Program Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa Universitas Tanjungpura) Indri Astuti; Luhur Wicaksono; Sri Maryuni; Amallia Putri
Jurnal Education and Development Vol 10 No 3 (2022): Vol.10. No.3 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.021 KB)

Tujuan penelitain ini mengidentifikasi permasalahan mahasiswa Universitas Tanjungpura sebagai informasi awal dalam pengembangan program-program kegiatan pada Pusat Layanan Bimbingan dan Konseling (PLBK). Bentuk penelitian deskriptif kuantitatif untuk mengetahui masalah mahasiswa secara aktual. Instrumen penelitian ini menggunakan Inventori Ungkap Masalah Mahasiswa (IUMM). Aspek-aspek yang diidentifikasi meliputi: Komponen Internal (KI), dan Komponen Eksternal (KE). Sumber data mahasiswa sejumalh 100 orang dari 9 fakultas dilingkungan Universitas Tanjungpura. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan masalah mahasiswa kategori rendah. Temuan ini mengisyaratkan mahasiswa dapat mengenali dan mengendalikan masalah akademik dan non akademik yang dialaminya. Untuk itu gambaran permasalahan mahasiswa dapat digunakan sebagai analisis kebutuhan untuk menyusun program pusat layanan bimbingan dan konseling Universitas Tanjungpura.

Edukasi Proses Reintegrasi Bagi Korban Perdagangan Manusia di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Hardi Alunaza; Sri Maryuni; Widha Anistya Suwarso; Rusdiono; Pardi Pardi; Annisa Umniyah; Suci Cantika
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 1 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kecamatan Sajingan Besar mengusung tema proses reintegrasi bagi bagi korban perdagangan orang. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan mulai dari September hingga Oktober dengan bentuk pelaksanaan kegiatan terdiri dari ceramah penyampaian materi, sosialisasi, diskusi dengar pendapat. Sementara evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan PKM berbentuk analisis hasil pelaksanaan dalam bentuk analisis kuantitatif dari diskusi dengar pendapat. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih belum mengetahui dan memiliki pemahaman yang baik mengenai proses reintegrasi yang seharusnya diterima oleh korban perdagangan manusia. Namun, sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh tim pengabdian dapat membantu masyarakat dalam memahami bentuk perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang. Masyarakat juga mendapatkan edukasi yang baik terkait identifikasi korban, proses recovery, rehabilitasi sosial hingga proses reintegrasi secara komprehensif.

Socialization And Training of The Community Literation Movement at The Regional Library and Archives Service Kubu Raya Sri Maryuni; Pardi; Deni Darmawan; Eka Apriyani
ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 4 (2023): ABDIMAS UMTAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35568/abdimas.v6i4.3944

This community service activity is motivated by the low level of digital literacy among the people of Kubu Raya Regency. Digital literacy activities aim to eliminate illiteracy and increase interest in reading and writing among people in the area. The ultimate goal is to create a society that is technologically literate and has strong reading and writing skills for the future. This activity was carried out with the concept of socialization and discussion. The material presented is related to forms of literacy movements that can be implemented in society. The socialization participants in this activity were around 20 participants at the Library Service Office. The results of this community service are in the form of a level of understanding for employees who act as the spearhead of the digital literacy drive in Kubu Raya Regency. With this service activity, the impact can be felt by participants regarding the understanding of digital literacy for the community.

Co-Authors Amallia Putri Ambaryani Ambar Annisa Umniyah Deni Darmawan Eka Apriyani Hardi Alunaza Indri Astuti Ismail, Ismail Luhur Wicaksono Pardi Pardi R.L Sitorus Rusdiono, Rusdiono Suci Cantika Widha Anistya Suwarso

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search