Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan sebagai intervensi strategis negara untuk menanggulangi kekurangan gizi, menurunkan angka stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dinamika implementasi, keberlanjutan fiskal, tata kelola kelembagaan, serta risiko operasional program MBG dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung dokumen kebijakan, data statistik, dan laporan lembaga resmi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun MBG memiliki kontribusi penting bagi pemerataan gizi dan pembangunan kesehatan nasional, implementasinya menghadapi sejumlah persoalan serius, seperti beban fiskal yang sangat besar, koordinasi lintas lembaga yang belum solid, ketimpangan distribusi wilayah, kelemahan dasar hukum, serta munculnya kasus keamanan pangan. Temuan ini menegaskan perlunya desain fiskal yang hati-hati, penguatan kerangka regulasi, tata kelola yang terintegrasi, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar MBG benar-benar berdampak pada peningkatan gizi jangka panjang tanpa memicu instabilitas sosial-ekonomi. Evaluasi ini menekankan bahwa MBG tidak hanya memerlukan ketepatan distribusi pangan, tetapi juga keselarasan kebijakan, transparansi, dan keberlanjutan pelaksanaan.
Copyrights © 2026