Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Nur Wahid Muharrom
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATA NEGARA Kuswan Hadji; Adina Latifaturrohmah; Dwi Lestari; Aina Sarah Hafawati; Tasya Putri Irawan; Nur Wahid Muharrom; Deaz Aji Pratama
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i5.3203

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan hukum tata negara suatu negara. Studi ini menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum tata negara melalui interpretasi konstitusi, pengujian undang-undang, dan penegakan prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini menyoroti pengaruh keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan dan implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap keadilan dan kedaulatan hukum. Melalui tinjauan literatur dan studi kasus, artikel ini menggambarkan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, perlindungan hak-hak individu, dan pemeliharaan supremasi konstitusi dalam sistem hukum tata negara.
Analisis Konsep Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kritik Yusuf Mansur Terhadap Praktik Perbankan Syariah Ronaan Maulana Basuki; Nur Wahid Muharrom; Adina Latifaturrohmah; Aina Sarah Hafawati; Dwi Mei Nandani; Dwi Lestari; Ahmad Zangim; Nicholas Adi Kusuma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1086

Abstract

Ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang sebagai sistem keuangan alternatif yang berbasis pada prinsip Islam dan didukung regulasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik investasi Yusuf Mansur dengan prinsip ekonomi syariah serta mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengawasan otoritas syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari literatur ilmiah, dokumen hukum, peraturan perundangan, dan pemberitaan media terkait kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema investasi yang ditawarkan Yusuf Mansur tidak mencerminkan prinsip syariah, terutama dalam aspek kejelasan akad, transparansi dana, dan pembagian hasil. Kasus ini memperlihatkan lemahnya pengawasan otoritas seperti OJK, DPS, dan DSN-MUI, serta rendahnya literasi masyarakat terkait investasi syariah. Implikasinya, dibutuhkan penguatan regulasi, pembenahan sistem pengawasan, peningkatan kualifikasi manajer investasi syariah, serta edukasi yang berkelanjutan.
Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Indonesia Aura Zahra Rizkillah Latif; Ronaan Maulana Basuki; Nur Wahid Muharrom; Mohammad Arya Dharmaputra; Riyan Destra Dwi Ardianto; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2955

Abstract

  Penelitian ini membahas mekanisme dan prosedur Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara di Indonesia yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kajian difokuskan pada dinamika ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945, tantangan penyelesaian sengketa, serta masalah ketidakjelasan definisi lembaga negara konstitusional dalam konstitusi. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis perundang- undangan, penelitian menemukan bahwa prosedur MK dalam menangani sengketa meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, sidang pleno, hingga pengucapan putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, keberadaan lembaga baru dengan kewenangan berbasis undang-undang menimbulkan kompleksitas dan sering kali menimbulkan penolakan permohonan oleh MK. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan pembatasan yang jelas terkait lembaga yang berwenang, serta pengembangan mekanisme penyelesaian alternatif untuk memperkuat fungsi MK sebagai pegawai konstitusi  
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan Operasional Ronaan Maulana Basuki; Nur Wahid Muharrom; Nicholas Adi Kusuma; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3208

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan sebagai intervensi strategis negara untuk menanggulangi kekurangan gizi, menurunkan angka stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dinamika implementasi, keberlanjutan fiskal, tata kelola kelembagaan, serta risiko operasional program MBG dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung dokumen kebijakan, data statistik, dan laporan lembaga resmi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun MBG memiliki kontribusi penting bagi pemerataan gizi dan pembangunan kesehatan nasional, implementasinya menghadapi sejumlah persoalan serius, seperti beban fiskal yang sangat besar, koordinasi lintas lembaga yang belum solid, ketimpangan distribusi wilayah, kelemahan dasar hukum, serta munculnya kasus keamanan pangan. Temuan ini menegaskan perlunya desain fiskal yang hati-hati, penguatan kerangka regulasi, tata kelola yang terintegrasi, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar MBG benar-benar berdampak pada peningkatan gizi jangka panjang tanpa memicu instabilitas sosial-ekonomi. Evaluasi ini menekankan bahwa MBG tidak hanya memerlukan ketepatan distribusi pangan, tetapi juga keselarasan kebijakan, transparansi, dan keberlanjutan pelaksanaan.
Co-Authors Adina Latifaturrohmah Ahmad Zangim Aina Sarah Hafawati Aura Zahra Rizkillah Latif Deaz Aji Pratama Dwi Lestari Dwi Mei Nandani Kuswan Hadji Mohammad Arya Dharmaputra Nicholas Adi Kusuma Riyan Destra Dwi Ardianto Ronaan Maulana Basuki Tasya Putri Irawan