<![CDATA[Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru menandai perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP. Ketentuan ini memunculkan perdebatan akademik karena berpotensi menimbulkan ketegangan antara asas legalitas dan pluralisme hukum yang berkembang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP baru serta mengkaji implikasi normatifnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif-kritis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan artikel jurnal bereputasi dalam lima belas tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap living law dalam KUHP baru memperluas ruang diskresi penegak hukum dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai dengan batasan normatif yang jelas dan terukur. Selain itu, penerapan hukum pidana berbasis norma sosial lokal berisiko menimbulkan perbedaan perlakuan hukum antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang ketat dan pengawasan yudisial yang kuat agar penerapan Pasal 2 KUHP tetap sejalan dengan prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.]]>
Copyrights © 2026
