<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan manajemen pemerintah daerah di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan publik melalui perspektif filsafat ilmu manajemen, yang mencakup dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini mengungkapkan bahwa transformasi pemerintahan pasca-desentralisasi melalui UU No. 23 Tahun 2014 masih menghadapi hambatan struktural seperti ketergantungan fiskal pusat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta intervensi politik lokal yang mengganggu kontinuitas kebijakan. Dari sudut pandang filosofis, tantangan ini bukan sekadar masalah teknis-administratif, melainkan persoalan nilai dan paradigma berpikir yang belum sepenuhnya berorientasi pada pelayan warga (serving citizens). Hasil penelitian menekankan perlunya pergeseran paradigma menuju kebijakan berbasis data (evidential rationality), penguatan etika publik untuk menekan korupsi, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan publik yang berkelanjutan. Kata Kunci: Manajemen Pemerintah Daerah, Kesejahteraan Publik, Filsafat Ilmu Manajemen, Otonomi Daerah, Tata Kelola Pemerintahan.]]>
Copyrights © 2026
