<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi atau oligraki? Analisis wacana Prabowo mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen atau studi literature, observasi teks wacana dan pengumpulan data onlie atau media sosial. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa Prabowo menekankan efisiensi biaya, stabilitas politik, percepatan proses, dan pengurangan politik uang sebagai pertimbangan utama. Namun, mekanisme ini berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat, memperkuat oligarki, menurunkan akuntabilitas pemerintah, dan melemahkan nilai-nilai demokrasi lokal. Studi kasus internasional dan sejarah Indonesia menunjukkan, bahwa pemilihan tidak langsung memberi kekuasaan lebih besar kepada elite politik, berisiko menciptakan ketergantungan kepala daerah pada DPRD, dan membatasi representasi aspirasi publik. Meskipun sistem ini menawarkan keuntungan administratif, dampak jangka panjang terhadap partisipasi publik dan kualitas demokrasi memerlukan pertimbangan serius. Solusi alternatif menekankan perlunya pengawasan ketat, transparansi, dan tetap mempertahankan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan untuk menjaga integritas demokrasi.]]>
Copyrights © 2025
