GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari

PERAN HUKUM PERIZINAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK KOSMETIK ILEGAL

Martono, Yacob Ferdinan (Unknown)
Prayoga, Sidik Dika (Unknown)
Uswatun, Umi (Unknown)
Maulina, Shinta (Unknown)
K, Feby Resta Ayu (Unknown)



Article Info

Publish Date
15 Dec 2025

Abstract

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia diiringi meningkatnya peredaran produk kosmetik ilegal dan tanpa izin edar, terutama melalui e-commerce. Kondisi ini menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen karena banyak produk mengandung bahan berbahaya dan tidak melalui evaluasi BPOM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perizinan kosmetik, peran perizinan dalam menjamin keamanan produk, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual kosmetik tanpa izin edar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem notifikasi BPOM berperan penting sebagai instrumen pengawasan keamanan, mutu, dan manfaat produk. Namun, lemahnya literasi konsumen, tingginya permintaan produk murah, serta pengawasan digital yang belum optimal menyebabkan maraknya kosmetik ilegal. Peningkatan edukasi, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk melindungi konsumen.

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

description

Publisher

Subject

Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. ...