<![CDATA[Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan reforma agraria di Indonesia selama periode 2024–2025 dan relevansinya dalam penyelesaian konflik lahan. Studi ini berfokus pada program-program nasional utama seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kebijakan Satu Peta, dan skema Perhutanan Sosial. Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif, artikel ini menganalisis efektivitas, tantangan, dan hasil dari program-program ini dalam mengatasi tumpang tindih klaim lahan dan konflik agraria struktural. Temuan ini menunjukkan bahwa sementara inisiatif reforma agraria telah memperkuat kepastian hukum dan mengurangi tumpang tindih administrasi, tantangan tetap ada, terutama mengenai klaim tanah adat, kapasitas kelembagaan, dan ego sektoral. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi berorientasi kebijakan untuk meningkatkan peran reforma agraria dalam mencapai keadilan sosial dan tata kelola lahan yang berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
