Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sanskara Hukum dan HAM Jurnal Ilmiah Research Student Jurnal Media Akademik (JMA) Equality: Law and Social
Azhar Rashed
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Implementasi Reforma Agraria dalam Penyelesaian Konflik Lahan di Indonesia (2024–2025) Gusni Cahaya Putri; Lies Kussetyowati; Evandito Raihan Prayoga; Diafra Banowati; Yosua Nugroho Yadiyanto; Yohan Dwi Prasetyo; Azhar Rashed
JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT Vol. 3 No. 1 (2026): Maret
Publisher : KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jirs.v3i1.8636

Abstract

Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan reforma agraria di Indonesia selama periode 2024–2025 dan relevansinya dalam penyelesaian konflik lahan. Studi ini berfokus pada program-program nasional utama seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kebijakan Satu Peta, dan skema Perhutanan Sosial. Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif, artikel ini menganalisis efektivitas, tantangan, dan hasil dari program-program ini dalam mengatasi tumpang tindih klaim lahan dan konflik agraria struktural. Temuan ini menunjukkan bahwa sementara inisiatif reforma agraria telah memperkuat kepastian hukum dan mengurangi tumpang tindih administrasi, tantangan tetap ada, terutama mengenai klaim tanah adat, kapasitas kelembagaan, dan ego sektoral. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi berorientasi kebijakan untuk meningkatkan peran reforma agraria dalam mencapai keadilan sosial dan tata kelola lahan yang berkelanjutan.
SOSIALISASI HUKUM DI KELURAHAN SRIWEDARI DALAM PENGUATAN KARAKTER POLA KEHIDUPAN SEHAT BAGI GENERASI MUDA Azhar Rashed; Aris Prio Agus Santoso; Dinda Prama Suari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/07548b54

Abstract

Generasi muda merupakan aset strategis dalam pembangunan bangsa karena memiliki peran penting dalam menentukan kualitas kehidupan sosial di masa depan. Namun, pesatnya perkembangan sosial dan teknologi tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai norma hukum dan pentingnya penerapan pola kehidupan sehat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti perilaku menyimpang, rendahnya kepatuhan terhadap hukum, serta gaya hidup tidak sehat yang berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan sosial. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum, memperkuat karakter, serta menumbuhkan kesadaran pola kehidupan sehat pada generasi muda di Kelurahan Sriwedari. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui kegiatan sosialisasi hukum dan edukasi pola hidup sehat dengan metode penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Data dikumpulkan melalui observasi langsung selama kegiatan berlangsung dan dokumentasi pendukung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman generasi muda terhadap norma dan aturan hukum, terbentuknya nilai-nilai karakter positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial. Integrasi antara sosialisasi hukum dan edukasi pola kehidupan sehat terbukti efektif dalam membentuk perilaku generasi muda yang lebih bertanggung jawab, sadar hukum, dan berorientasi pada gaya hidup sehat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pembinaan generasi muda berbasis komunitas yang berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif pemerintah kelurahan dan masyarakat.
Analisis Hukum Perkara BMT BUS Dalam Proses Penarikan Dana Simpanan Anggota Azhar Rashed; Sibot, Yessiarie Silvanny; Dinda Prama Suari
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.723

Abstract

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is a sharia-based microfinance institution that plays an important role in expanding financial access and helping to improve the economy of small communities. However, in practice, legal problems often arise between BMT and its members, particularly in relation to the withdrawal of savings. This study aims to analyze the legal aspects of the BMT BUS case related to the withdrawal of member deposits and to examine the legal protection for members as depositors. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and case study approach. Research data was collected through a literature study of relevant legal sources and analyzed qualitatively. This study shows that the problem of withdrawing member deposits at BMT BUS is caused by weak risk management and disrupted institutional liquidity, so that BMT is unable to fulfill its obligation to return funds in accordance with the agreed contract. Legally, this condition can be categorized as default and reflects the suboptimal legal protection for BMT members. The novelty of this research lies in its legal analysis, which integrates positive law provisions, sharia economic principles, and actual practices in the BMT BUS case. This study is expected to contribute to strengthening regulations, governance, and improving legal protection for BMT members in Indonesia.
Legalitas Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah tanpa Pemilihan Langsung sebagai Ancaman terhadap Esensi Demokrasi Lokal Faisal Afda'u; Azhar Rashed
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan legalitas pengangkatan penjabat kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta dampaknya terhadap demokrasi lokal. Masalah utama difokuskan pada pengisian kekosongan jabatan secara masif melalui mekanisme penunjukan langsung oleh pemerintah pusat yang dianggap mengancam esensi kedaulatan rakyat. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis sinkronisasi antara regulasi teknis dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penunjukan memiliki dasar hukum formal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, praktik tersebut secara nyata mendegradasi otonomi daerah dan partisipasi politik warga. Temuan mengungkapkan adanya risiko sentralisme kekuasaan dan pelanggaran netralitas birokrasi akibat ketiadaan mandat langsung dari rakyat. Kesimpulannya, rekonstruksi regulasi melalui model rekrutmen yang partisipatif dan transparan diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan transisi. Penelitian ini merekomendasikan pelibatan dewan perwakilan rakyat daerah dan mekanisme uji publik sebagai solusi konstitusional dalam masa transisi kepemimpinan nasional agar tetap selaras dengan semangat negara hukum yang demokratis.
Co-Authors Aris Prio Agus Santoso Diafra Banowati Dinda Prama Suari Evandito Raihan Prayoga Faisal Afda'u Gusni Cahaya Putri Lies Kussetyowati Sibot, Yessiarie Silvanny Yohan Dwi Prasetyo Yosua Nugroho Yadiyanto