<![CDATA[Penelitian ini difokuskan pada uapaya memahami regulasi hukum terkait perkawinan dalam islam di Indonesia serta bagaimana respons para Kyai di wilayah Diwek, Jombang terhadap kasus perempuan yang mengandung di luar ikatan pernikahan. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan hukum islam, melalui telaah terhadap prinsip-prinsip dasar, teori hukum perkawinan Islam, peraturan perundang-undangan, serta opini sebagian ulama yang sesuai topik pembahsan. Hasil menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil di luar nikah belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, legalitasnya dikembalikan pada ketentuan agama masing—masing sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1). Adapun dalam Kompiasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53, dijelaskan bahwa pernikahan antara wanita hamil dan pria yang meyebabkan kehamilan tersebut diperbolehkan. Ditemukan suatu pemikiran berbeda dari sebagian ulama terkait validitas pernikahan tersebut, tergantung pada madzhab yang dianut. Sesuai hukum nasional, anak yang terlahir di luar ketentuan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu serta keluarga ibunya. Sedangkan menurut perspektif hukun Islam, anak dianggap memiliki nasab yang sah apabila dilahirkan minimal enam bulan setelah akad nikah berlangsung. Para Kyai di daerah Diwek, Jombang secara umum meyampaikan bahwa memperbolehkan pernikahan kepada perempuan yang hamil merupakan langkah yang membawa kemaslahahatan]]>
Copyrights © 2025
