<![CDATA[Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah mengubah sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Metode tilang konvensional seringkali dianggap tidak efektif karena proses yang panjang, keterbatasan personel, dan rentan terhadap pungli. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sistem Penegakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) diperkenalkan sebagai inovasi teknologi yang bertujuan untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ETLE di Provinsi Gorontalo dan mengidentifikasi kendala yang menghambat optimalisasi pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif yang didukung oleh analisis perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Gorontalo, dilengkapi dengan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ETLE telah berkontribusi dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kepatuhan masyarakat, sebagaimana tercermin dari penurunan pelanggaran yang tercatat secara signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2024. Sistem ini juga telah meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pengguna jalan, sehingga mengurangi potensi praktik ilegal. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, data kepemilikan kendaraan yang tidak lengkap, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tingginya biaya denda yang dianggap memberatkan oleh sebagian pengguna jalan. Kendala-kendala ini membutuhkan perbaikan infrastruktur, edukasi publik yang berkelanjutan, dan penguatan kebijakan untuk memastikan ETLE berfungsi secara efektif dan adil. Secara keseluruhan, ETLE merupakan langkah penting menuju modernisasi penegakan hukum lalu lintas dan mendorong budaya berkendara yang aman dan tertib di Provinsi Gorontalo.]]>
Copyrights © 2025
