cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmatullah
Contact Email
rahmatcullaa@gmail.com
Phone
+6285298395584
Journal Mail Official
rafikanurn@gmail.com
Editorial Address
Jl. Anggur, Perum Anggrindo 2 Blok G No. 6, Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Law & Social Justice Journal
Published by Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak
ISSN : -     EISSN : 29869137     DOI : https://doi.org/10.61121
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law & Social Justice Journal adalah jurnal yang di terbitkan oleh LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI PUBLIK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (LBHSPPPA) , Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum pidana, hukum acara pidana, hukum anak, hak asasi manusia, hukum dan masyarakat, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum adat, hukum Islam dan Hukum Ekonomi. Law & Social Justice Journal diterbitkan 3 (tiga) kali dalam setahun, yaitu pada bulan April, Agustus & Desember. Batas akhir penerimaan artikel, untuk edisi April batas akhir penerimaannya adalah pertengahan bulan Februari. Terbitan edisi Agustus, batas akhir penerimaan artikelnya adalah pertengahan Juli, dan Terbitan Desember Berakhit Pertengahan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Optimalisasi Transparansi Penagihan Dan Penyelesaian Keluhan Dalam Layanan Pdam Untuk Meningkatkan Kepuasan Konsumen Rahmatullah, Rahmatullah; Brekat, Gita Nabila Purnama
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/hzzd4p21

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi transparansi dalam proses penagihan dan penyelesaian pengaduan pada layanan PDAM guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan praktik transparansi, teknologi, dan manajemen pengaduan dalam sektor layanan air bersih. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem penagihan yang transparan dan mekanisme pengaduan yang responsif secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia masih menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui inovasi teknologi dan peningkatan kompetensi staf. Studi ini merekomendasikan integrasi teknologi digital serta penguatan komunikasi dua arah untuk memastikan layanan yang akuntabel dan berkualitas.
Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Pakaya, Suprin; Nur, Rafika
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/yq4q8y55

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pidana anak pada sistem peradilan di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi keadilan restoratif dan faktor pendukung maupun penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta mengutamakan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana anak meliputi usia, tingkat kematangan psikologis, lingkungan keluarga, kondisi sosial, serta pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif. Meskipun regulasi telah mengatur mekanisme ini, tantangan dalam implementasi masih muncul, seperti perbedaan pemahaman aparat dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan aparat hukum dan penguatan peran keluarga serta masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.
Penyelesaiaan Sengketa Tanah Wakaf Melalui Pengadilan Agama Jumriani, Andi Esse; Ekwanto, Endahizki; Gubali, Agustina W. M
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/9667nw44

Abstract

Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui penyelesaiaan sengketa tanah wakaf melalui pengadilan agama dan Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaiaan sengketa tanah wakaf melalui pengadilan agama. Metode peneltian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library legal study) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Bentuk penyelesaian sengketa harta wakaf dilakukan dengan cara yaitu musyawarah/mediasi dan melalui pengadilan/litigasi dengan beberapa tahapan yaitu Melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan pihak ketiga, Apabila mediator ternyata juga tidak memberikan keputusan yang memuaskan maka melalui arbitrase dengan bantuan lembaga BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), dan melalui Pengadilan Agama.
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Putiana Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara Ibrahim, Vicky; Hasan, Yeti S.; Ilham, Ilham
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/xz79a002

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dan (2) faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara terhadap pembentukan Peraturan Desa dalam hal ini menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat lebih dirumuskan kembali bersama agar rancangan ditetapkan dalam peraturan desa. (2) Faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana.  Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan bahwa: (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh kubutuhan dan aspirasi dari masyarakat dalam hal pembentukan peraturan desa agar tidak ada lagi perbedaan pendapat dalam proses pembentukan peraturan desa (2) Pemerintah lebih memperhatikan sarana prasarana sehingga hal tersebut tidak menjadi kendala dalam penunjang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Hiola, Muh Apriyadi P
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/crhn7268

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun terdapat regulasi khusus, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti viktimisasi ulang, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan stigma sosial yang kuat. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis dokumen hukum serta wawancara dan observasi lapangan di beberapa wilayah yang menjadi lokasi studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif tanpa adanya pelatihan aparat hukum, koordinasi antar lembaga, serta layanan pendampingan hukum dan psikososial yang memadai bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan reformasi sistem peradilan yang berorientasi pada korban dan peningkatan peran pendidikan serta pemberdayaan masyarakat dalam mendukung perlindungan korban. Temuan ini penting untuk pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi (Gorontalo) Pakaya, Ayu
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. II (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/jcdde831

Abstract

Berangkat dari masalah efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif, penelitian ini mengkaji restorative justice (RJ) sebagai pendekatan alternatif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Landasan hukumnya adalah Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, termasuk penerapan pada kasus narkotika. Penelitian ini menganalisis implementasi peraturan tersebut di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, hambatan yang muncul, serta faktor hukum dan internal penegak hukum. Dengan metode empiris kualitatif melalui wawancara jaksa dan studi pustaka, penelitian ini bertujuan memahami pelaksanaan RJ, tantangan, dan potensi pengembangannya. Hasilnya diharapkan memberi rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas RJ pada kasus narkotika di Gorontalo dan daerah lain. Penelitian juga membahas tugas dan fungsi kejaksaan tinggi, definisi dan prinsip RJ, serta ketentuan tindak pidana narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009.
Rekomendasi Peningkatan Implementasi Aplikasi M-Paspor Dalam Layanan Keimigrasian Untuk Efisiensi Dan Kepastian Hukum Suna, Andyka Raf Gabrel; Rahmatullah, Rahmatullah
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. II (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/v9b9m224

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi M-Paspor sebagai bagian dari transformasi digital layanan keimigrasian, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di lapangan. Melalui pendekatan hukum empiris dan metode kualitatif, penelitian ini menggambarkan realitas sosial dari penggunaan M-Paspor, khususnya di Provinsi Gorontalo yang memiliki karakteristik pemohon paspor yang didominasi oleh kelompok usia lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun M-Paspor telah membawa efisiensi administratif, masih terdapat berbagai persoalan seperti kurangnya literasi digital, kendala teknis, ketidakpastian hukum akibat sistem pembayaran di awal, dan minimnya akses masyarakat terhadap bantuan atau klarifikasi. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan diarahkan pada perbaikan sistem refund, peningkatan edukasi publik, transparansi prosedural, serta harmonisasi regulasi agar aplikasi ini mampu mewujudkan pelayanan keimigrasian yang efisien, inklusif, dan berkeadilan.
Pengawasan Penerbitan Paspor Dalam Rangka Pencegahan TKI Non Prosedural Di Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo Rahman, Fikri Abd Rahman
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. II (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/s835t161

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo dalam upaya mencegah munculnya TKI non-prosedural. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen serta kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan selama penelitian berlangsung. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo dalam upaya mencegah munculnya TKI Non-prosedural dalam pelaksanaannya telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kendala seperti banyaknya pemohon paspor yang tidak memberikan informasi kapan akan bekerja di luar negeri, oleh karena itu perlu peningkatan pengawasan dalam setiap proses pelayanan, terutama pada saat proses wawancara oleh Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo agar paspor yang diterbitkan dapat digunakan sesuai fungsinya.
Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Gorontalo Karim, Rosmawaty; Nur, Rafika; Rais, Suardi
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. II (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/wq90qn07

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana Kecelakaan lalu lintas, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Restorative Justice. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, pendekatan normatif ditujukan untuk menelusuri perangkat peraturan perundang-undangan, sementara pendekatan empiris dimaksudkan untuk mengungkap pelaksanaan Restorative Justice. Dalam Penelitian ini penulis menemukan bahwa pelaksanaan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan dengan tahapan penerimaan permohonan Restorative Justice dari tersangka, baik lisan atau tertulis, selanjutnya membahas bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh tersangka serta yang terakhir yakni penerbitan surat penghentian penuntutan dan pencatatan perkara pada register B-19. Adapun faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yakni perkara tersebut bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana, Adanya Ganti Rugi dari pelaku serta, dilakukan atas kesepakatan antara kedua belah Pihak. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah agar mempertimbangkan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan Restorative Justice khusus dalam bidang lalu lintas serta memaksimalkan sosilaisasi kepada Masyarakat agar lebih memahami sisi positif dari RJ ini.
Penerapan Sanksi  terhadap Pelanggaran Aturan Over Dimensi Over Load  (ODOL) Pramana, Nova; Nur, Rafika
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. II (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/dzcyxz95

Abstract

Penerapan sanksi atas pelanggaran ketentuan Over Dimension Over Load (ODOL) merupakan aspek krusial dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di sektor transportasi. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan ODOL berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari perspektif hukum bisnis. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis proses penegakan hukum dan dampaknya terhadap kepatuhan perusahaan dan keselamatan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan ODOL berdampak positif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Sanksi diterapkan bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya membangun lingkungan bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berintegritas. Kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan aturan dan keselamatan jalan. Namun, tantangan dalam penerapan sanksi masih terjadi, seperti kurangnya kesadaran terhadap aturan, kurangnya pengawasan, dan ketidakseimbangan antara sanksi dan pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan pemantauan, dan menyeimbangkan sanksi dan pencegahan guna menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 3 No. IV (2025): Desember Vol. 3 No. II (2025)