<![CDATA[Abstrak: Artikel ini menganalisis mekanisme rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Indonesia. Seiring dengan perubahan desain pemilu pasca-Putusan MK No. 135/2024, integritas penyelenggara menjadi kunci legitimasi hasil pemilu. Permasalahan utama yang muncul mencakup politisasi tim seleksi, dominasi kepentingan partai politik di DPR dalam fase fit and proper test, serta tantangan teknis penggunaan sistem informasi seleksi. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus seleksi periode 2022-2027. Temuan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengubah mekanisme seleksi dari sistem yang sangat politis menuju sistem meritokratis yang lebih transparan dengan penguatan peran partisipasi publik sebagai "penjaga gerbang" integritas. Abstract: This article analyzes the urgency of reconstructing the recruitment mechanism for members of the General Elections Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) in Indonesia to ensure the independence and professionalism of election organizers. Following the Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024, which decoupled the schedules of National and Local Elections, the workload and integrity standards of organizers require fundamental adjustments. Utilizing a normative-juridical method and an analytical approach to secondary data from the Election Organizer Ethics Council (DKPP) and election monitoring organizations, this study finds that the current recruitment process remains entangled in politicization during the final stage in Parliament (DPR) and suffers from suboptimal gender affirmation policies. The research findings recommend strengthening the role of the Selection Team as a gatekeeper and redesigning the role of the DPR into a confirmatory body (rather than an elective one) to minimize political intervention. Kata Kunci: SDM, HRM, Rekrutmen, KPU, Bawaslu, Independensi, Pemilu Serentak, Pilkada.]]>
Copyrights © 2025
