Interaksi Politik Hukum dan Penegakkan Hukum dalam Konteks Pelanggaran HAM di Indonesia: Analisis Yuridis-Empiris

Chandra Kirana (Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)
Nabila Inita Zahra (Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)
Arif Rahmatul Aidi (Peradi Bukittinggi)

Kips: Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Vol. 1 No. 2 (2025): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial

Artikel ini mengkaji interaksi yang kompleks antara politik hukum dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Artikel ini menyelidiki bagaimana kerangka hukum hak asasi manusia berinteraksi dengan realitas politik, yang sering kali mengakibatkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menggunakan analisis legislatif dan observasi berbasis kasus untuk mengkaji mekanisme implementasi dan penegakan hukum hak asasi manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional dan menetapkan hukum nasional tentang hak asasi manusia, implementasinya sering kali dipengaruhi oleh kemauan politik dan kepentingan elit. Akibatnya, lembaga hukum sering kali kesulitan menegakkan keadilan, terutama dalam kasus yang melibatkan aktor negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum yang lebih independen dan terintegrasi diperlukan untuk memastikan perwujudan penuh hak asasi manusia di Indonesia.