Chandra Kirana
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Interaksi Politik Hukum dan Penegakkan Hukum dalam Konteks Pelanggaran HAM di Indonesia: Analisis Yuridis-Empiris Chandra Kirana; Nabila Inita Zahra; Arif Rahmatul Aidi
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2025): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji interaksi yang kompleks antara politik hukum dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Artikel ini menyelidiki bagaimana kerangka hukum hak asasi manusia berinteraksi dengan realitas politik, yang sering kali mengakibatkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menggunakan analisis legislatif dan observasi berbasis kasus untuk mengkaji mekanisme implementasi dan penegakan hukum hak asasi manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional dan menetapkan hukum nasional tentang hak asasi manusia, implementasinya sering kali dipengaruhi oleh kemauan politik dan kepentingan elit. Akibatnya, lembaga hukum sering kali kesulitan menegakkan keadilan, terutama dalam kasus yang melibatkan aktor negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum yang lebih independen dan terintegrasi diperlukan untuk memastikan perwujudan penuh hak asasi manusia di Indonesia.
Interaksi Politik Hukum dan Penegakkan Hukum dalam Konteks Pelanggaran HAM di Indonesia: Analisis Yuridis-Empiris Chandra Kirana; Nabila Inita Zahra; Arif Rahmatul Aidi
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2025): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v1i2.58

Abstract

Artikel ini mengkaji interaksi yang kompleks antara politik hukum dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Artikel ini menyelidiki bagaimana kerangka hukum hak asasi manusia berinteraksi dengan realitas politik, yang sering kali mengakibatkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menggunakan analisis legislatif dan observasi berbasis kasus untuk mengkaji mekanisme implementasi dan penegakan hukum hak asasi manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional dan menetapkan hukum nasional tentang hak asasi manusia, implementasinya sering kali dipengaruhi oleh kemauan politik dan kepentingan elit. Akibatnya, lembaga hukum sering kali kesulitan menegakkan keadilan, terutama dalam kasus yang melibatkan aktor negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum yang lebih independen dan terintegrasi diperlukan untuk memastikan perwujudan penuh hak asasi manusia di Indonesia.
ANALISIS PASAL 41 HINGGA PASAL 46 PERDA KOTA BUKITTINGGI NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM(STUDI TAFSIR MAQASHIDI DAN AL-QUR'AN) Chandra Kirana; Muhammad Taufiq
JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR Vol. 2 No. 2 (2025): FEBRUARI
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rise of social disease, namely sexual deviation, which occurs in the city of Bukittinggi, is a major factor in the city of Bukittinggi, where the philosophy of life of the Minangkabau people, especially the city of Bukittinggi, is "Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah". This research aims to analyze articles 41 to 46 concerning administrative sanctions for those who commit deviant acts such as sexual deviation and other immoral acts and the purpose of establishing these regulations. This type of research is field research, where the main data used is obtained from the field, in this case the authorities and authorities over the implementation of the Bukittinggi City regional regulations and the perpetrators of immorality themselves. This research uses a qualitative approach, namely a method with a research process based on perceptions of a phenomenon with a data approach that produces descriptive analysis in the form of verbal and written sentences from the research object. The results of this research are that the Bukittinggi City Regional Regulations in Articles 41 to Article 46 aim to protect the public from deviant sexual behavior and potentially damaging pornographic content. As stated in the Al-Quran, Surah Al-Isra' verse 32, which prohibits someone from committing adultery. With this regulation, people can heed it and create a good and peaceful environment. Based on maqashidi interpretations and the Koran in general, it emphasizes the importance of maintaining morality and public order.