<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi harmonisasi hukum antara peraturan pusat dan daerah dalam sistem hukum tata negara Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara semi-terstruktur, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan antara regulasi pusat dan daerah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas kebijakan nasional maupun lokal. Tantangan utama dalam harmonisasi ini mencakup perbedaan kepentingan politik, keterbatasan kapasitas SDM di daerah, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Meskipun UU No. 12 Tahun 2011 telah memberikan kerangka dasar harmonisasi, implementasinya masih menemui hambatan di tingkat daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur daerah, pendekatan partisipatif dalam pembentukan perda, dan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.]]>
Copyrights © 2022
