Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem pemerintahan otonom yang menekankan partisipasi rakyat lokal dan desentralisasi kewenangan. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk komunikasi politik partisipatif melalui program “Lapor Mas Wapres” sebagai wujud praktik otonomi daerah yang mendorong kolaborasi antara pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan wawancara dengan pengelola program dan pejabat daerah, observasi aktivitas pada platform digital, serta analisis dokumentasi berupa laporan dan tampilan dashboard sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah bersifat adaptif terhadap karakteristik laporan masyarakat, partisipasi publik meningkat signifikan melalui kanal digital, dan kolaborasi antarwilayah mencerminkan otonomi yang dinamis. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi digital berperan sebagai sarana untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat, memperkuat partisipasi rakyat lokal, dan mendorong pengambilan kebijakan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam kerangka demokrasi digital
Copyrights © 2025