<![CDATA[Rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan menjadi isu strategis dalam konteks pemerintahan daerah yang dihadapkan pada dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin kompleks. Kabupaten Cianjur sebagai wilayah dengan karakteristik transisi antara kawasan perdesaan dan perkotaan menghadapi berbagai tantangan tata kelola, mulai dari pertumbuhan penduduk, urbanisasi, keterbatasan infrastruktur, hingga tuntutan pelayanan publik yang berkualitas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan dalam menjawab kompleksitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Cianjur. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis kebijakan berbasis studi literatur dan dokumen kebijakan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan perlu dilakukan melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah, integrasi perencanaan pembangunan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Rekonfigurasi kebijakan diharapkan mampu menciptakan tata kelola perkotaan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Cianjur.]]>
Copyrights © 2026
