<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan hukum dan sosial yang masih sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tapanuli Utara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT tidak hanya berkaitan dengan penerapan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta ketersediaan fasilitas perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT di Kabupaten Tapanuli Utara serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi terhadap aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penegakan hukum telah berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala budaya hukum masyarakat, keterbatasan sarana perlindungan korban, serta rendahnya tingkat pelaporan kasus. Faktor budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban, dan kecenderungan penyelesaian kekeluargaan menjadi hambatan utama dalam proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penyediaan layanan perlindungan korban yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum KDRT.]]>
Copyrights © 2026
