<![CDATA[SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Kebijakan ini memicu perdebatan tajam di masyarakat dan akademik karena dianggap berimplikasi pada hak asasi manusia dan pluralitas hukum. Penelitian ini mengkaji implementasi kaidah dar’ul mafasid (pencegahan kemudaratan) dalam SEMA tersebut untuk menilai kontribusinya terhadap pencapaian maqasid syariah (tujuan syariah), khususnya dalam konteks mewujudkan keluarga sakinah. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan statute dan konseptual, serta kajian maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA 2/2023 secara normatif bertujuan untuk mencegah kemudharatan hukum dan sosial yang timbul akibat perkawinan beda agama, namun implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan terkait kepastian hukum, hak individu, dan pluralisme hukum di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mencerminkan penerapan kaidah dar’ul mafasid dalam melindungi hifz al-din dan hifz al-nasl demi terwujudnya keluarga sakinah. Kebijakan ini menegaskan fungsi peradilan sebagai instrumen preventif hukum keluarga Islam yang responsif terhadap realitas sosial. Kata Kunci: Implementasi Kaidah, SEMA, Keluarga Sakinah.]]>
Copyrights © 2026
