<![CDATA[Studi ini mengungkapkan konflik yang terjadi antara Posbakum dan Pengadilan Umum dalam menyelesaikan penyelesaian internal di Desa Rano Jaya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU-X/2012. Latar belakang permasalahan di belakangnya adalah batas kewenangan Posbakum yang tidak jelas sehingga memicu tumpang tindih dengan Pengadilan Umum, yang merusak kepastian hukum bagi warga desa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji batasan menyetujui kedua lembaga tersebut melalui pendekatan yuridis normatif menggunakan metode undang-undang, kasus, dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa Posbakum terbatas pada peran bantuan dalam konsultasi dan perwakilan pidana ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014, sedangkan Pengadilan Umum memiliki eksklusif atas interpretasi norma desa, pelanggaran adat, dan eksekusi aset. Kesimpulannya merekomendasikan revisi peraturan untuk harmonisasi kewenangan, standardisasi koordinasi, dan pencegahan forum belanja untuk mencapai akses keadilan yang proporsional bagi warga desa.]]>
Copyrights © 2025
