<![CDATA[Banyak usaha kuliner di Indonesia berkembang menggunakan pola cabang non-waralaba yang hanya didasarkan pada kesepakatan sederhana antara pemilik dan mitra. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait hak, kewajiban, dan kepastian hukum para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum dari perjanjian kerja sama cabang non-waralaba serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis kasus Bakso Hebat Mataram di Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian non-waralaba yang tidak komprehensif menimbulkan lemahnya perlindungan hukum dan potensi sengketa. Oleh karena itu, dibutuhkan kontrak tertulis yang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dengan memuat klausul pembagian hasil, penggunaan merek, standar operasional, dan penyelesaian sengketa.]]>
Copyrights © 2026
