<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XX Provinsi Maluku. Fokus penelitian meliputi kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, serta faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala BPK, Kepala Sub Bagian Umum, pamong budaya, dan tenaga teknis yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK Wilayah XX telah melaksanakan implementasi kebijakan secara sistematis dan terstruktur. Aspek perlindungan dilakukan melalui inventarisasi budaya lokal, pengamanan hak kekayaan intelektual, pemeliharaan dan revitalisasi objek budaya. Pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dilaksanakan melalui festival budaya, penyebaran informasi, dan penguatan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan kebudayaan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan lembaga, dan pemberian fasilitasi dana kepada komunitas budaya. Keterlibatan masyarakat dan lembaga budaya lokal menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi, meskipun tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan pengaruh globalisasi masih perlu diperhatikan. Saran penelitian mencakup penguatan koordinasi antar daerah, peningkatan sumber daya dan kapasitas SDM, serta penerapan strategi adaptasi terhadap globalisasi agar pelestarian dan pemajuan kebudayaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
