Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KENDALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) TAPANULI SELATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MEREHABILISTASI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. Abdul Aziz Abidan; Muhammad Faisal Harahap
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.329 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.351-358

Abstract

Pelaksanaan Asesmen Terpadu, diatur sebagai Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen berdasarkan tertulis dari penyidik. Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara. Tim Asesmen Terpadu (TAT) melakukan asesmen maksimal 2x 24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga. Hasil Asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (case conference) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Penempatan Rehabilitasi narkoba peranan BNN membentuk TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang terdiri dari tim hukum dan tim medis. TAT ini merupakan tim yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, BNN,  dan Dinas Kesehatan. Syarat dan Prosedur Permohonan Rehabilitasi Narkoba adalah Bagi yang berstatus tersangka penyalahguna Narkoba diantaranya syarat yang mesti dipenuhi untuk mengajukan syrat permohonan rehabilitasi narkoba yaitu membuat Surat permohonan ke BNN pakai materai.       Kendala yang dihadapi BNN (BNNK) dalam mencegah penyalahgunaan narkotika adalah kendala penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain pelaksanaan penanggulangan minimal, fasilitas laboratorium distribusi yang kurang memadai, kurangnya perhatian masyarakat untuk memberikan informasi tentang penyaluran dana dan pemanfaatannya. penyalahgunaan narkotika tidak memiliki fasilitas dan infrastruktur untuk menyelidiki perdagangan dan penyalahgunaan narkotika.
Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Dalam Penyeleisaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Anwar Sulaiman Nasution; Muhammad Faisal
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.622 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i1.37-45

Abstract

Dalam Falsafah  bangsa telah diketahui masyarakat Indonesia  memiliki suatu budaya yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dalam hal ini telah disinggung dalam suatu  pondasi bangsa yaitu Pancasila. Dalam butir 4 dikatakan bahwa” Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang ada dalam poin 4 (empat) tersebut menunjukkan setiap persoalan yang dihadapi seyogiyanya diselesaikan melalui cara-cara yang mengedepankan harmonisasi. Kompleksitas kehidupan yang penuh dengan dinamika, sering membuat masyarakat menghadapi suatu persoalan. Persoalan yang timbul antara Idividu dengan individu lain, Individu dengan Kelompok, kelompok dengan kelompok yang dikhawatirkan akan mengancam disintegrasi bangsa. Persoalan yang dihadapi sering terjadi berkaitan dengan sengketa perdata, sehingga sengketa tersebut diselesaikan melalui proses peradilanMahalnya biaya , lamanya proses penyelesaian dan hubungan yang semakin tidak baik antara para pihak telah menjadi masalah tersendiri dalam penyelesaian sengketa melalui proses ligitasi. Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa culture masyarakat Indonesia pada dasarnya selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa. Keuntungan ketika setiap persoalan diselesaiakan melalui perdamaian adalah terjaganya harmonisasi dikalangan masyarakat dan penyelesaiannya lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2008 merupakan suatu penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian dengan bantuan  mediator. Instrumen ini muncul dikarenakan persoalan-persoalan yang timbul di Pengadilan, seperti kritikan atas kondisi peradilan dan persoalan internal yakni semakin menumpuknya perkara yang masuk ke pengadilan.Kata Kunci : Efektifitas, Mahkamah Agung Sengketa Perdata
ANALISIS HUKUM SURAT EDARAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 511.I/ 5900/ 2018 TENTANG PENGGUNAAN LPG BERSUBSIDI TABUNG 3 KILOGRAM BAGI USAHA KECIL MIKRO DAN RUMAH TANGGA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Dedy Suhendra; Muhammad Faisal
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2057.196 KB) | DOI: 10.31604/jim.v3i2.2019.84-93

Abstract

Abstrak Gas LPG merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat pada saat ini, apalagi sejak berjalannya Program Pemerintah tentang Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG pada tahun 2007. Perbedaan harga antara LPG bersubsidi dan non subsidi tersebut sering dimanfaatkan oleh para pelaku pasar, maupun oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menjual LPG 3 Kg kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya dengan harga yang lebih tinggi, ataupun ulah para pengoplos LPG 3 Kg ke Tabung 12 Kg, bahkan cenderung menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kilogram Bersubsidi di pasaran. Pemerintah Kota Padangsidimpuan, dalam mnelaksanakan tugasnya untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap kebutuhan Gas LPG 3 Kg, mengambil sebuah kebijakan dengan mengeluarkan Surat Edaran Walikota Padangsidimpuan Nomor 511.I/ 5900/ 2018 tentang Penggunaan LPG Bersubsidi Tabung 3 Kilogram Bagi Usaha Kecil Mikro dan Rumah Tangga di Kota Padangsidimpuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam Tatanan Hukum Indonesia dan bagaimana kekuatan hukum Surat Edaran Walikota Padangsidimpuan Nomor 511.I/ 5900/ 2018 tentang Penggunaan LPG Bersubsidi Tabung 3 Kilogram Bagi Usaha Kecil Mikro dan Rumah Tangga di Kota Padangsidimpuan berdasarkan Sistim Perundang-Undangan yang Berlaku di Negara Republik Indonesia.Kata kunci : Analisis Hukum, LPG Bersubsidi, Surat Edaran.
STUDI KARAKTERISASI FISIOLOGI CENDAWAN ENTOMOPATOGEN Metarhizium spp DARI BERBAGAI RIZOSFER TANAMAN HORTIKULTURA KOTA PADANGSIDIMPUAN Muhammad Agung Permadi; Amir Mahmud; Mukhlis Mukhlis; Rafiqah Amanda Lubis; Muhammad Tedi Faisal
Eksakta : Jurnal Penelitian dan Pembelajaran MIPA Vol 5, No 2 (2020): Eksakta : Jurnal Penelitian dan Pembelajaran MIPA
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, UM-Tapsel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/eksakta.v5i2.166-171

Abstract

Entomopathogenic fungi are bioinsecticides used to control insect pests. Entomopathogenic fungi can found in the rhizosphere area of plants. This study aims to determine the germination, sporulation, and colonization of Metarhizium spp that are found in the various horticultural plants' rhizosphere of Padangsidimpuan. Metarhizium spp used were MetCP, MetKP, MetMP, MetKPP, MetSP, MetJP, MetTP. This research conducted in the Agrotechnology Laboratory of the Faculty of Agriculture, Universitas Muhmmadiyah Tapanuli Selatan. The study used a completely randomized design (CRD). The results showed that the highest germination rate at 6 hours after inoculation (HAI) founded in MetKPP of 31.05%. MetKPP also had the highest germination rate of 37.43% on 24 HAI. The highest diameter growth founded in MetKP, which was 5.50 cm at 14 HAI. The highest conidia density was 1,821 x 106 conidia/ml, found in MetMP, significantly different from MetCP, which had the lowest conidia density that was 1.169 x 106 conidia/ml.
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA MEMBAWA LARI ANAK DIBAWAH UMUR Marwan Busyro; Muhammad Faisal
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.361 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3399-3404

Abstract

Dalam penulisan penelitian ini membahas tentang pertimbanagan Seorang hakim untuk kejahatan melarikan diri anak kecil berdasarkan Bagian 332(1) KUHP Kedua untuk melarikan diri seorang wanita dengan penipuan, kekerasan atau ancaman Hukuman hingga 9 tahun penjara Kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan seorang wanita melalui atau tanpa perilaku pernikahan, dan pelaku perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan akibat perbuatan itu dapat dipidana apabila korban melakukan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode normatif
Pentingnya Melakukan Eksepsi Terhadap Surat Gugatan Dalam Perkara Perdata Di Persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Muhammad Faisal; Fajar Fadly; Anwar Sulaiman Nasution
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.125-131

Abstract

Dalam kasus perdata yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan perlu diadakan adanya eksepsi terhadap surat gugatan, berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pentingnya melakukan eksepsi terhadap surat gugatan dalam perkara perdata di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan apa sajakah yang menjadi faktor penolakan eksepsi terhadap surat gugatan dalam perkara perdata di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam perkara perdata. metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian normatif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan  penelitian dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research). Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisa dengan cara Induksi dan Deduksi.