Penegakan Hukum Pidana terhadap Deforestasi Berbasis Prinsip Green Economy Indonesia

Taryadi, Taryadi
Radhali, Radhali

Locus Journal of Academic Literature Review
Vol 5 No 2 (2026): February

Deforestasi yang terjadi secara masif di Indonesia dalam periode 2002–2024 menunjukkan krisis ekologis yang serius dan berdampak langsung pada keselamatan manusia. Kehilangan sekitar 11 juta hektar hutan primer dan bencana banjir serta longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 yang menimbulkan lebih dari seribu korban jiwa memperlihatkan adanya hubungan kausal antara perusakan hutan dan bencana ekologis. Kondisi ini menegaskan bahwa deforestasi tidak hanya merupakan persoalan lingkungan dan ekonomi, tetapi juga persoalan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dianalisis bersama bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum. Data deforestasi dan bencana ekologis digunakan sebagai fakta kontekstual untuk memperkuat analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deforestasi telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Kehutanan. Namun, penegakan hukum pidana terhadap deforestasi masih lemah, terutama dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga belum memberikan efek jera dan gagal mencegah kerusakan lingkungan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan urgensi integrasi prinsip green economy dalam penegakan hukum pidana terhadap deforestasi. Prinsip green economy diperlukan sebagai dasar normatif untuk mereorientasi penegakan hukum pidana agar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan serta perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.