<![CDATA[Transformasi digital dalam sektor pelayanan publik mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan berbasis teknologi sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan digital melalui penyusunan kerangka konseptual yang mengintegrasikan model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan perspektif digital governance pada Sistem Pengaduan Sosial Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen kebijakan, dengan informan yang dipilih secara purposive dari unsur birokrasi dan pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengaduan sosial belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan komunikasi kebijakan, kapasitas sumber daya, fragmentasi struktur birokrasi, serta tantangan tata kelola digital yang bersifat lintas sektor. Penelitian ini menawarkan novelty berupa kerangka konseptual integratif yang memosisikan sistem pengaduan sosial sebagai instrumen kebijakan digital dalam sektor kesejahteraan sosial, bukan sekadar aplikasi layanan administratif. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan digital sangat ditentukan oleh kapasitas institusional dan kualitas digital governance di tingkat pemerintah daerah.]]>
Copyrights © 2025
