Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Indonesia Faktor Penentu Kesenjangan Multigenerasi Dalam Tata Kelola Organisasi Sektor Publik Di Indonesia Muhammad Khairul Anwar; Fuad Khoiril Mukminin; Brillyant Virechely Tarore; Arie Kumala Nisa’; Savia Melati
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 10 No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v10i1.11502

Abstract

The contemporary public sector workplace is increasingly characterized by employees from multiple generations working together. Differences in social and technological experiences shape varying levels of technological adaptation, work values, and communication styles. If not effectively managed, these differences may create generational gaps that hinder collaboration and reduce organizational performance. This research is designed to examine the roots of generational divides within public institutions and to evaluate how trust and loyalty toward the organization can serve as stabilizing forces that lessen the harmful consequences of such divides. This research adopts a Systematic Literature Review (SLR) approach guided by the PRISMA protocol. Relevant studies published between 2016 and 2024 in journals indexed by Scopus and Google Scholar were screened and selected through clearly defined inclusion and exclusion standards. A total of 20 relevant articles were analyzed qualitatively through thematic classification and conceptual synthesis. The review focuses on three main dimensions shaping multigenerational dynamics: technological adaptation, work values, and communication styles. The findings reveal that generational gaps are most evident in technological adaptation, particularly in the use of digital systems and the speed of innovation adoption. Differences in work values such as preferences for flexibility, stability, and organizational commitment further intensify intergenerational tensions. Variations in communication styles also contribute to workplace misunderstandings. Organizational trust and loyalty are identified as key moderating elements that encourage intergenerational cooperation, support effective knowledge sharing, and increase employee involvement. The findings underscore the importance of inclusive human resource strategies aimed at advancing digital competencies, strengthening communication across age groups, and reinforcing trust within the organization.
INOVASI “MENYALA” DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN DADAPREJO KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU: "MENYALA" Innovation in Improving the Quality of Public Services in Dadaprejo Village Junrejo District Batu City Alfonsiana Irma; Firman Firdausi; Savia Melati
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v3i2.69

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi inovasi "Menyala" dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu berdasarkan teori difusi inovasi Rogers serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi "Menyala" mampu meningkatkan efisiensi pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, percepatan layanan, dan kemudahan akses administrasi. Implementasi inovasi telah memenuhi atribut relative advantage, compatibility, trialability, dan observability, sedangkan atribut complexity masih menjadi tantangan akibat rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Faktor pendukung meliputi kesiapan infrastruktur, kompetensi aparatur, dan komitmen pemerintah kelurahan, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan literasi digital masyarakat serta belum optimalnya sosialisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan inovasi pelayanan publik ditentukan oleh integrasi antara teknologi, kapasitas kelembagaan, dan kesiapan masyarakat.
MODEL INTEGRATIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITAL: SINTESIS EDWARD III DAN DIGITAL GOVERNANCE PADA SISTEM PENGADUAN SOSIAL KOTA MALANG Savia Melati; Dody Setyawan; Roro Merry Chornelia Wulandary; Desanti Pamilar Manggul
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 9 No 2 (2025): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v9i2.6961

Abstract

Transformasi digital dalam sektor pelayanan publik mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan berbasis teknologi sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan digital melalui penyusunan kerangka konseptual yang mengintegrasikan model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan perspektif digital governance pada Sistem Pengaduan Sosial Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen kebijakan, dengan informan yang dipilih secara purposive dari unsur birokrasi dan pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengaduan sosial belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan komunikasi kebijakan, kapasitas sumber daya, fragmentasi struktur birokrasi, serta tantangan tata kelola digital yang bersifat lintas sektor. Penelitian ini menawarkan novelty berupa kerangka konseptual integratif yang memosisikan sistem pengaduan sosial sebagai instrumen kebijakan digital dalam sektor kesejahteraan sosial, bukan sekadar aplikasi layanan administratif. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan digital sangat ditentukan oleh kapasitas institusional dan kualitas digital governance di tingkat pemerintah daerah.
Implementasi Kebijakan Pelayanan di Fakultas Ilmu Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Piliani Sevianti; M N Romi AS; Savia Melati
Lenvari: Journal of Social Science Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Lentera Avanya Nagari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61105/jss.v3i1.149

Abstract

Pelayanan kesehatan adalah layanan dasar yang harus diberikan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan. Fakultas Ilmu Kesehatan berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga penerapan kebijakan pelayanan di fakultas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan. Implementasi kebijakan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan, serta pengembangan kompetensi tenaga kesehatan. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman terhadap kebijakan, kekurangan SDM berkualitas, dan dukungan manajerial menjadi hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi dalam mengatasi tantangan tersebut agar kebijakan pelayanan di Fakultas Ilmu Kesehatan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang berhasil mengimplementasikan kebijakan kualitas layanan dengan fokus pada keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Faktor pendukung utama meliputi kepemimpinan, sarana prasarana, dan SDM kompeten. Namun, tantangan komunikasi dan sosialisasi prosedur layanan perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi.       Abstract Health services are basic services that must be provided by the government to improve the quality of human resources and support development. The Faculty of Health Sciences plays an important role in providing health services to the community, so the implementation of service policies in this faculty is expected to improve the quality of services. The implementation of appropriate policies can improve the efficiency, accuracy, and accessibility of services, as well as the development of health workers' competencies. However, challenges such as lack of understanding of policies, lack of qualified human resources, and managerial support are obstacles. This research aims to find solutions in overcoming these challenges so that service policies in the Faculty of Health Sciences can effectively improve the quality of health services. This research uses a qualitative approach. Data collection is carried out through interviews, observations, and documentation. Data analysis uses the Miles and Huberman interactive model which consists of data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of this study show that the Faculty of Health Sciences, Tribhuwana Tunggadewi University Malang has successfully implemented a service quality policy with a focus on reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The main supporting factors include leadership, infrastructure, and competent human resources. However, the challenges of communication and socialization of service procedures need to be overcome to improve the efficiency of administrative services.  
Implementasi Kebijakan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang Anggita Erlin Riftasari; Dewa Ayu Putu Shandra Dewi; Savia Melati
Lenvari: Journal of Social Science Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Yayasan Lentera Avanya Nagari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61105/jss.v4i2.527

Abstract

The establishment of the “Merah Putih” (Red and White as Indonesian Symbol) Cooperative in Pandanwangi Village is based on a circular from the Ministry of Home Affairs and Presidential Instruction Number 9 of 2025. From its inception and throughout its development, the initiative has faced challenges, such as a lack of understanding among the public to the extent that the policy has been perceived as being imposed. While effective outreach is the cornerstone of such a policy, the uneven distribution of information has left many residents with a limited grasp of the cooperative's roles and benefits, highlighting a clear need for ongoing guidance and support. This study employs a qualitative approach, utilizing interviews, observation, and documentation. Although the cooperative was established through a consultative process, it remains constrained by limited communication channels and resources. The commitment of those implementing the initiative, combined with a spirit of “gotong royong” (mutual cooperation), serves as its primary foundation. Strengthening human resources, securing funding, and fostering greater community participation are essential for the cooperative to operate more effectively and sustainably.