<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan di pasar modal berdasarkan prinsip keterbukaan serta menilai penerapan prinsip keterbukaan dalam transaksi penjualan aset oleh PT Karwell Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan secara normatif telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Prinsip keterbukaan berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki benturan kepentingan. Namun, dalam praktiknya, sebagaimana tercermin dalam kasus transaksi penjualan aset PT Karwell Indonesia Tbk, penerapan prinsip keterbukaan belum dilaksanakan secara optimal karena tidak didukung oleh penilaian independen, keterbukaan informasi material yang memadai, serta persetujuan RUPS pemegang saham independen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanpa penerapan prinsip keterbukaan secara komprehensif dan konsisten, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas cenderung bersifat formal dan belum memberikan perlindungan substantif.]]>
Copyrights © 2026
