<![CDATA[Abstrak Peraturan Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Krama Bali (KB Bali) diterbitkan sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya dan penguatan identitas lokal masyarakat Bali. Kebijakan ini mendorong penduduk non-pribumi yang telah lama tinggal di Bali untuk menjadi bagian dari masyarakat adat melalui mekanisme KB Bali. Di satu sisi, peraturan ini dinilai sebagai langkah positif untuk melestarikan budaya dan memperkuat hubungan sosial di tengah arus migrasi yang tinggi. Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah kritik terkait inklusivitas, potensi diskriminasi, dan relevansi kebijakan ini dengan realitas Bali yang semakin padat dan urban. Artikel ini membahas berbagai pandangan pro dan kontra terhadap kebijakan keluarga berencana Bali dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan opini publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan ini berakar pada pelestarian budaya, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap implementasinya di lapangan agar tidak memperkuat eksklusivitas sosial di tengah kebutuhan integrasi masyarakat yang heterogen di Bali. Kata kunci: Krama Bali, Peraturan Gubernur Bali, kepadatan penduduk, budaya lokal, migrasi, integrasi sosial]]>
Copyrights © 2025
