<![CDATA[Pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia membutuhkan pendanaan skala besar yang kini mulai didominasi oleh instrumen keuangan syariah. Namun, kompleksitas proyek infrastruktur yang melibatkan jangka waktu panjang dan skema akad yang rumit menimbulkan risiko kepatuhan syariah (sharia non-compliance risk) yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memitigasi risiko kepatuhan pada pembiayaan infrastruktur strategis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris, melalui studi kasus pada bank syariah yang terlibat dalam sindikasi pembiayaan proyek nasional. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan praktisi perbankan dan anggota DPS, serta analisis laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPS sangat dipengaruh0\i oleh kompetensi teknis mengenai aspek ekonomi infrastruktur dan intensitas keterlibatan DPS dalam struktur akad multiext yang kompleks. Meskipun secara formal pengawasan telah dilakukan, masih ditemukan celah risiko pada fase pemeliharaan aset dan manajemen arus kas proyek (cash flow management). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan fungsi audit syariah berbasis teknologi dan integrasi DPS dalam pengawasan fisik proyek menjadi kunci utama untuk menjamin integritas finansial dan kesesuaian prinsip syariah pada sektor infrastruktur.]]>
Copyrights © 2025
