Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan masukan dari kebijakan PEKPPP oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijalankan oleh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan data sekunder diperoleh dari telaah dokumen kegiatan PEKPPP mandiri. Analisis data evaluasi kebijakan menggunakan model CIPP dari Stufflebeam 2014. Hal menunjukkan: context, kebijakan ini mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang selaras dengan visi Kabupaten Mojokerto. Input, telah didukung sumber daya, meskipun masih memerlukan dukungan optimalisasi anggaran, aplikasi dan tim evaluasi. Proces, dilaksanakan sesuai regulasi melalui sosialisasi, pendampingan hingga penilaian sebagai bentuk dan cakupan kebijakan, penentuan sasaran kepada penyelenggara layanan, dan pengelolaan kebijakan yang mampu mengidentifikasi kekurangan. Product menghasilkan dampak yang positif, berupa peningkatan pemahaman hingga perbaikan pelayanan meski masih menghadapi dinamika kebijakan pusat. Temuan ini menegaskan pentingnya penyusunan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi dilapangan untuk mendorong kualitas pelayanan publik yang prima.
Copyrights © 2026