<![CDATA[Maraknya judi online di Indonesia mengalami peningkatan tajam sejak pandemi Covid-19, seiring dengan intensifikasi penggunaan teknologi digital dan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku perjudian daring untuk memperluas jangkauan aktivitasnya, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi pengawasan dan penegakan hukum di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan hukum Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi dalam mengendalikan dan menindak situs judi online berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penelitian ini menganalisis penerapan kebijakan pemutusan akses terhadap situs perjudian daring dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum siber. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal dengan mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian empiris melalui literatur serta pengamatan terhadap praktik pemblokiran situs judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komdigi memiliki legitimasi hukum yang memadai untuk melakukan pemblokiran, penghapusan konten, dan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala berupa kompleksitas teknologi digital, pemanfaatan layanan komputasi awan global, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya partisipasi publik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sinergi kelembagaan, pengembangan teknologi pengawasan, dan perlindungan hukum bagi pelapor sebagai upaya strategis dalam pemberantasan judi online.]]>
Copyrights © 2026
