Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.723
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum TAHKIM Populika Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Amar: Jurnal Ilmiah Hukum Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda PUSKAPSI Law Review
Soetijono, Irwan Kurniawan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Konservasi Sumber Mata Air di Gombengsari Kalipuro Banyuwangi Ikhsan, Wahyudi; Ardytia, Wisnu; Soetijono, Irwan Kurniawan
POPULIKA Vol 9, No 2 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i2.392

Abstract

Air memiliki peran amat penting bagi kehidupan mahluk hidup terutama manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan terhadap air, ketersediaan air tidak dapat dipastikan keberlangsungannya baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, bertambahnya jumlah penduduk, pencemaran lingkungan dan rusaknya habitat di sekitar sumber mata air. Diperlukan strategi yang komprehensif sehingga dapat terlaksana upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.Metode penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Peneliti menggali data dari buku ilmiah, referensi, prosiding, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan diperlukan upaya menyeluruh agar pengelolaan sumber daya air dapat dilaksanakan secara lestari. Untuk itu diperlukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kesejakteraan generasi masa sekarang dan generasi masa depan. Upaya-upaya dimulai dari kebijakan hingga pelaksanaan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga mampu memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung keberadaan sumber daya air. Masyarakat Gombengsari melaksanakan fungsi konservasi sumber mata air melalui kegiatan bersifat partisipatif.
Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Pengemudi Mabuk dalam Perspektif Hukum Martiasari, Andin; Maulida, Maulida; Pasaribu, Agnes; Soetijono, Irwan Kurniawan
SPEKTRUM HUKUM Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i01.5971

Abstract

Traffic accidents caused by drunk drivers are a complex legal issue in the criminal justice system in Indonesia. This study aims to analyze criminal liability for drivers who drive drunk and cause accidents, as well as review legal considerations in Supreme Court Decision Number 177 K/Pid/2022. This research uses a normative juridical method with a legal and case approach. The results of the study show that even though the defendant is proven guilty under Article 310 paragraph (3) of the LLAJ Law, the sentence imposed by the judge is lighter than the maximum threat stipulated in the law. This raises a debate about the effectiveness of sanctions in providing a deterrent effect. In conclusion, this case shows a gap in the justice system that allows for lighter sentences even though there is an element of deliberate and knowingly possible in the defendant's actions
Rekonstruksi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kolusi Dan Nepotisme Berdasarkan UU KKN Hakim Said, Balarama Sakti; Wicaksono, Demas Brian; Soetijono, Irwan Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1583

Abstract

Kolusi dan nepotisme merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang memiliki dampak sistemik terhadap integritas birokrasi dan kepercayaan publik. Meskipun Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 telah mengatur sanksi pidana dalam Pasal 21 dan 22, implementasinya belum efektif karena ketiadaan lembaga penegak hukum khusus, tidak adanya yurisprudensi, dan belum tersedianya standar pembuktian yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan kedua pasal tersebut serta menawarkan model rekonstruksi sistem pemidanaan yang lebih aplikatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dianalisis secara kualitatif dan deduktif melalui pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Pasal 21 dan 22 masih bersifat simbolis akibat kekosongan kelembagaan dan ketidakpastian norma. Implikasinya, diperlukan reformasi kelembagaan melalui pembentukan otoritas penegak khusus, harmonisasi peraturan dengan UU Tipikor dan UU ASN, serta penyusunan pedoman pembuktian agar norma hukum tidak sekadar menjadi teks normatif, tetapi juga dapat dioperasionalkan dalam sistem peradilan pidana
Tinjauan Hukum atas Implementasi Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Prasetyawan, Diding Dwi; Soetijono, Irwan Kurniawan; Mulyanto, Rudi
JURNAL AMAR Vol 2 No 2 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i2.750

Abstract

Permasalahan sampah plastik menjadi isu serius di Indonesia karena dampaknya terhadap pencemaran lingkungan, kesehatan, dan ekosistem. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada implementasi Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 501/184/429.107/2023 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya dukungan pelaku usaha terhadap penggunaan kemasan ramah lingkungan. Namun demikian, terdapat faktor pendukung berupa meningkatnya kesadaran publik, komitmen sebagian pelaku usaha, serta sosialisasi yang mulai efektif. Surat edaran ini memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan pengaturan kebijakan lingkungan berkelanjutan.
Legalitas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi Ilham Pamungkas, Jaza; Soetijono, Irwan Kurniawan; Mulyanto, Rudi
JURNAL AMAR Vol 3 No 1 (2025): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i1.758

Abstract

Legalitas keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan menjadi salah satu permasalahan hukum di Indonesia khususnya di kabupaten Banyuwangi yang sampai saat ini menimbulkan pro/kontra. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang nantinya diperoleh melalui pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti yang objektif berdasarkan pengalaman langsung, bukan berdasarkan teori atau opini semata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan di Kabupaten Banyuwangi oleh pihak kepolisian mendapatkan apresiasi karena membantu kelancaran lalu lintas yang terdapat kemacetan di area tertentu. Namun tidak adanya peraturan secara spesifik mengenai Tenaga Sukarela Pelintas Jalan membuat para pelaku tersebut tidak mendapatkan pelatihan, pendidikan, dan fasilitas yang seharusnya.
Keabsahan Perjanjian Nominee Atas Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Permatasari, Novita; Mulyanto, Rudi; Soetijono, Irwan Kurniawan
JURNAL AMAR Vol 3 No 1 (2025): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i1.759

Abstract

Penelitian ini membahas terkait keabsahan perjanjian nominee atas kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing di tinjau oleh undang- undang nomor 5 tahun 1960 tentang ketentutan pokok-pokok agraria melalui studi putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN.Gin. Penelitian menggunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian tersebut bahwa belum adanya pengaturan mengenai perjanjian nominee terhadap kepemilikan hak milik atas tanah, sehingga menimbulkan banyak kasus dengan putusan hakim yang berbeda-beda yang berakhir dengan kepastian hukum tentang perjanjian nominee terhadap kepemilikan hak milik atas tanah belum tercapai. Oleh karena itu perlu dibuat aturan mengenai perjanjian nominee atas kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing.
Analisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Sellika, Sellika Aprilia Permata; Wicaksono, Demas Brian; Soetijono, Irwan Kurniawan
JURNAL AMAR Vol 3 No 2 (2025): Amar: Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i2.763

Abstract

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa kabar gembira bagi Kepala Desa. Dikarenakan adanya perubahan pertambahan masa jabatan yang sebelumnya 6 Tahun 3 periode direvisi menjadi 8 Tahun 2 Periode. Hal ini mengakibatkan adanya perdebatan pro dan kontra di masyarakat. Penelitian menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan dan konseptual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan kesesuaian perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Hasil penelitian ini menjelaskan urgensi atas perubahan masa jabatan kepala desa ditimbang dari ketentuan yang sudah tertuang dalam undang-undang terkait desa yang tujuannya kepala desa dianggap konsisten dalam pembangunan desa. Namun,hal ini bertentangan dengan konstitusi sesuai ketentuan UUD NRI 1945.
Urgensi Regulasi Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Berbasis Ai (Artificial Intelligence) Pada Konten Pornografi Seveney, Madalaine Christella; Wicaksono, Demas Brian; Soetijono, Irwan Kurniawan
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 31 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v31i2.1167

Abstract

Technological advances are now growing rapidly, one of which is the emergence of artificial intelligence or what we know as Artificial Intelligence which can automatically quickly carry out human commands to do things and can replace human work. Deepfake is a form of Artificial Intelligence that is proof of technological progress. Deepfake can produce realistic-looking manipulations of fake images, videos, and audio recordings. Deepfake raises new legal challenges in the world of cyber crime in Indonesia, which is often misused for various crimes to violate privacy through pornography. This journal will examine the existing legal regulations in Indonesia in terms of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography and Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronics in solving the problem of misuse of Artificial Intelligence-based deepfake on pornographic content. This journal is written using the normative juridical method to find rules, principles, and legal theories to solve the legal problem itself. By using the statutory approach method (Statue approach) and Comparative approach. The conclusion of this research is that until now Indonesia does not have special regulations governing deepfake or other results from Artificial Intelligence which specifically regulate the abuse caused to the manipulation of pornographic content so that there is a need for special regulations related to this problem
STUDI HUKUM ATAS PENYIMPANGAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERKINI Hidayatullah, Sulthon; Wicaksono, Demas Brian; Soetijono, Irwan Kurniawan
TAHKIM Vol. 21 No. 2 (2025): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v21i2.10908

Abstract

As an archipelagic nation with a vast territory, Indonesia prioritizes decentralization as a key strategy, one of which is granting villages autonomy to regulate and manage their own finances. However, the practice of abuse of authority by village heads in managing village funds remains common, resulting in corruption and declining public trust in village government. This study aims to analyze the legal aspects and oversight system for abuse of authority by village heads based on the provisions of Law Number 3 of 2024, amending Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The approach used in this study is a normative juridical approach, using statutory analysis and a conceptual approach. Data sources were obtained from legal literature and other related documents. The results indicate that although regulations prohibiting and sanctioning abuse of authority exist, oversight is still suboptimal. Village heads found to have violated the law can be subject to administrative or criminal sanctions depending on the severity of the offense. Ideally, village fund oversight should be carried out in an integrated manner through internal mechanisms by the Village Consultative Body, external oversight by state institutions such as the Supreme Audit Agency (BPK) and the Inspectorate, and through active community involvement. The conclusion of this study emphasizes the need to strengthen the oversight function, increase the capacity of village heads and their staff, and utilize information technology in budget reporting to achieve transparent, accountable, and public-interest village fund management. Keywords: village head authority, village funds, legal oversight, accountability
Unsur Citra Diri Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pencegahan Electoral Malpractice: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021 Kiswah, Maftuha; Wicaksono, Demas Brian; Soetijono, Irwan Kurniawan
PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i2.60009

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses demokrasi di tingkat daerah yang harus menjunjung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, terdapat celah regulasi akibat dualisme definisi kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mencantumkan unsur citra diri, sementara UU No. 6 Tahun 2020 perubahan ketiga tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak mengaturnya secara eksplisit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus pada putusan MK No. 87/PHP.BUP-XIX/2021, yang mengungkap penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19 oleh salah satu calon kepala daerah untuk kampanye berbasis citra diri yang menyebabkan malpraktik pemilu. Hasilnya menunjukkan bahwa citra diri, seperti gambar, nomor urut, dan nama pasangan calon, diatur dalam UU Pemilu dan regulasi teknis, tetapi belum masuk dalam UU Pilkada. Penelitian ini merekomendasikan revisi regulasi untuk memperluas pengawasan enam bulan sebelum kampanye dan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran oleh pejabat negara. Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola Pilkada dan memastikan integritas pemilu yang adil dan demokratis.
Co-Authors Akbar, Syafriza Ardytia, Wisnu Demas Brian Wicaksono Hakim Said, Balarama Sakti Hidayatullah, Sulthon Ilham Pamungkas, Jaza Kiswah, Maftuha Martha, Chyntabela Puspita Martiasari, Andin Maulida, Maulida Mulyanto, Rudi Pasaribu, Agnes Permatasari, Novita Prasetyawan, Diding Dwi Sellika, Sellika Aprilia Permata Seveney, Madalaine Christella Wahyudi Ikhsan