Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Perjanjian Internasional Terhadap Upaya Pelestarian Penyu Di Indonesia Soetijono, Irwan Kurniawan
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Penyu merupakan salah satu spesies langka yang ada di bumi. Keberadaannya senantiasa menurun secara drastis dari tahun ke tahun. Kelangkaan penyu disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama adalah faktor biologi penyu. Penyu mencapai usia kematangan yang sangat lambat. Selain itu setelah bertelur, secara naluriah induk penyu meninggalkan telur tersebut di pantai, tidak dijaga. Artinya kondisi telur tersebut rawan terhadap pemangsa. Setelah menetaspun, anakan penyu harus berusaha sendiri menuju laut. Perjalanan dari daratan ke laut beresiko tinggi bagi anakan penyu. Faktor lain adalah perilaku penyu sebagai hewan yang bermigrasi. Setelah menuju laut, anakan penyu menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari makan dan kawin di laut. Hanya penyu betina yang kembali ke tempat dia ditetaskan untuk bertelur. Migrasi yang dilakukan oleh penyu melintasi berbagai pulau, lautan dan negara. Penyu yang menetas di Indonesia dapat saja dijumpai di Malaysia bahkan Australia. Kondisi tersebut mengharuskan upaya pelestarian penyu tidak hanya terbatas pada satu negara. Diperlukan kerjasama antar negara yang diperkirakan sebagai tempat persinggahan penyu. Kerjasama diperlukan antara lain dalam pertukaran informasi, akses terhadap keahlian, selalu menginformasikan peminat mengenai suatu event tertentu, serta memungkinkan program dan proyek kerjasama dapat terjalin dengan baik. Sebagai hewan migrasi lintas negara, perlindungan terhadap penyu diperlukan mulai tingkat internasional, ASEAN, dan nasional.

Implementasi Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Konservasi Sumber Mata Air di Gombengsari Kalipuro Banyuwangi Ikhsan, Wahyudi; Ardytia, Wisnu; Soetijono, Irwan Kurniawan
POPULIKA Vol 9, No 2 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i2.392

Air memiliki peran amat penting bagi kehidupan mahluk hidup terutama manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan terhadap air, ketersediaan air tidak dapat dipastikan keberlangsungannya baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, bertambahnya jumlah penduduk, pencemaran lingkungan dan rusaknya habitat di sekitar sumber mata air. Diperlukan strategi yang komprehensif sehingga dapat terlaksana upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.Metode penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Peneliti menggali data dari buku ilmiah, referensi, prosiding, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan diperlukan upaya menyeluruh agar pengelolaan sumber daya air dapat dilaksanakan secara lestari. Untuk itu diperlukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kesejakteraan generasi masa sekarang dan generasi masa depan. Upaya-upaya dimulai dari kebijakan hingga pelaksanaan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga mampu memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung keberadaan sumber daya air. Masyarakat Gombengsari melaksanakan fungsi konservasi sumber mata air melalui kegiatan bersifat partisipatif.

Diklat Relawan Anti Narkoba sebagai Partisipasi dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Irwan Kurniawan; Rudi Mulyanto; Marwiyah Marwiyah
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 2 No 1 (2020): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v2i1.24

Narkotika dan obat-obatan terlarang telah lama menjadi keprihatinan kita semua. Jumlah penyalahguna dan pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang tidak memandang status ekonomi, wilayah tempat tinggal, profesi dan usia, bahkan terdapat kecenderungan pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang semakin meluas di kalangan generasi muda. Tentu hal ini menjadi keprihatinan seluruh masyarakat. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, selain wajib menjadi program prioritas bagi pemerintah, penting juga bagi menumbuhkan partisipasi masyarakat. Salah satunya mengakomodasi keinginan masyarakat untuk berperan serta menjadi relawan anti penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba. Relawan anti narkoba diharapkan mampu menjadi agen perubahan (agent of change) yang mampu menggerakkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Salah satunya melalui Pendidikan dan Latihan (Diklat). Pendidikan dan Latihan (Diklat) Dasar Relawan Narkoba yang diselenggarakan oleh Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) Bhayangkara Indonesia Kabupaten Banyuwangi, berkolaborasi dengan Klinik Dokter Didik Sulasmono (KDS), Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (UNTAG BANYUWANGI). Kegiatan Diklat diharapkan mampu menghasilkan relawan yang menjadi garda terdepan dalam pencegahan, pemberantasan dan penyebaran informasi terhadap bahaya narkoba.

Implementasi Perjanjian Internasional Terhadap Upaya Pelestarian Penyu Di Indonesia Irwan Kurniawan Soetijono
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v17i2.2800

Penyu merupakan salah satu spesies langka yang ada di bumi. Keberadaannya senantiasa menurun secara drastis dari tahun ke tahun. Kelangkaan penyu disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama adalah faktor biologi penyu. Penyu mencapai usia kematangan yang sangat lambat. Selain itu setelah bertelur, secara naluriah induk penyu meninggalkan telur tersebut di pantai, tidak dijaga. Artinya kondisi telur tersebut rawan terhadap pemangsa. Setelah menetaspun, anakan penyu harus berusaha sendiri menuju laut. Perjalanan dari daratan ke laut beresiko tinggi bagi anakan penyu. Faktor lain adalah perilaku penyu sebagai hewan yang bermigrasi. Setelah menuju laut, anakan penyu menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari makan dan kawin di laut. Hanya penyu betina yang kembali ke tempat dia ditetaskan untuk bertelur. Migrasi yang dilakukan oleh penyu melintasi berbagai pulau, lautan dan negara. Penyu yang menetas di Indonesia dapat saja dijumpai di Malaysia bahkan Australia. Kondisi tersebut mengharuskan upaya pelestarian penyu tidak hanya terbatas pada satu negara. Diperlukan kerjasama antar negara yang diperkirakan sebagai tempat persinggahan penyu. Kerjasama diperlukan antara lain dalam pertukaran informasi, akses terhadap keahlian, selalu menginformasikan peminat mengenai suatu event tertentu, serta memungkinkan program dan proyek kerjasama dapat terjalin dengan baik. Sebagai hewan migrasi lintas negara, perlindungan terhadap penyu diperlukan mulai tingkat internasional, ASEAN, dan nasional.

Implementasi Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Konservasi Sumber Mata Air di Gombengsari Kalipuro Banyuwangi Wahyudi Ikhsan; Wisnu Ardytia; Irwan Kurniawan Soetijono
POPULIKA Vol. 9 No. 2 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i2.811

Air memiliki peran amat penting bagi kehidupan mahluk hidup terutama manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan terhadap air, ketersediaan air tidak dapat dipastikan keberlangsungannya baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, bertambahnya jumlah penduduk, pencemaran lingkungan dan rusaknya habitat di sekitar sumber mata air. Diperlukan strategi yang komprehensif sehingga dapat terlaksana upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.Metode penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Peneliti menggali data dari buku ilmiah, referensi, prosiding, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan diperlukan upaya menyeluruh agar pengelolaan sumber daya air dapat dilaksanakan secara lestari. Untuk itu diperlukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kesejakteraan generasi masa sekarang dan generasi masa depan. Upaya-upaya dimulai dari kebijakan hingga pelaksanaan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga mampu memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung keberadaan sumber daya air. Masyarakat Gombengsari melaksanakan fungsi konservasi sumber mata air melalui kegiatan bersifat partisipatif.

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA KONSERVASI SUMBER MATA AIR DI GOMBENGSARI KALIPURO BANYUWANGI Irwan Kurniawan Soetijono; Wahyudi Ikhsan
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2: Mei 2021
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v1i2.632

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi adalah keniscayaan bagi masyarakat modern. Akan tetapi manusia sebagaimana mahluk hidup yang lain masih tetap bergantung terhadap keberadaan air sebagai kebutuhan pokok. Berubahnya fungsi daerah tangkapan air dan hutan menyebabkan semakin berkurangnya daya tampung dan daya dukung alam dalam menyediakan sumber daya air. Dibutuhkan sinergi para pihak untuk berpartisipasi dalam upaya konservasi sumber mata air sehingga dapat terjamin keberlanjutan sumber daya air. Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh akademisi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi bersama komunitas lingkungan hidup, tokoh masyarakat dan warga sekitar sumber mata air merupakan bagian dari partisipasi mengelola sumber daya air. Didahului observasi, maka diselenggarakan kegiatan pengelolaan sumber mata air. Pembersihan sumber mata air dan penanaman aneka jenis pohon diharapkan menjadi bagian dari upaya konservasi sumber mata air di Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi

Pengarusutamaan Rezim Anti Pencucian Uang sebagai Upaya Pemulihan Negara Bangsa Pasca Pandemi Covid-19 Irwan Kurniawan Soetijono; Wahyudi Ikhsan; Rudi Mulyanto
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i2.390

Pandemi Covid-19 mempengaruhi berbagai bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi dan penegakan hukum terkait bidang ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah melalui perencanaan yang serius dapat saja terhambat oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Momentum yang ada pada saat ini tidak lepas dari kejahatan yang berdampak pada masyarakat luas yang pada masa pandemi memerlukan bantuan demi kelangsungan hidupnya. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pencucian uang pada masa normal dan masa pandemi. Dalam penelitian ini pula digambarkan solusi yang dapat dilakukan untuk memutus mata rantai siklus tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Basis penelitian adalah data sekunder. Secara garis besar terdapat empat unsur utama yang harus dilakukan untuk memperkuat rezim anti pencucian uang antara lain meliputi pertama, hukum dan peraturan perundang-undangan, kedua, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia, ketiga, analisis dan kepatuhan dan keempat kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Pengemudi Mabuk dalam Perspektif Hukum Martiasari, Andin; Maulida, Maulida; Pasaribu, Agnes; Soetijono, Irwan Kurniawan
SPEKTRUM HUKUM Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i01.5971

Traffic accidents caused by drunk drivers are a complex legal issue in the criminal justice system in Indonesia. This study aims to analyze criminal liability for drivers who drive drunk and cause accidents, as well as review legal considerations in Supreme Court Decision Number 177 K/Pid/2022. This research uses a normative juridical method with a legal and case approach. The results of the study show that even though the defendant is proven guilty under Article 310 paragraph (3) of the LLAJ Law, the sentence imposed by the judge is lighter than the maximum threat stipulated in the law. This raises a debate about the effectiveness of sanctions in providing a deterrent effect. In conclusion, this case shows a gap in the justice system that allows for lighter sentences even though there is an element of deliberate and knowingly possible in the defendant's actions

Rekonstruksi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kolusi Dan Nepotisme Berdasarkan UU KKN Hakim Said, Balarama Sakti; Wicaksono, Demas Brian; Soetijono, Irwan Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1583

Kolusi dan nepotisme merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang memiliki dampak sistemik terhadap integritas birokrasi dan kepercayaan publik. Meskipun Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 telah mengatur sanksi pidana dalam Pasal 21 dan 22, implementasinya belum efektif karena ketiadaan lembaga penegak hukum khusus, tidak adanya yurisprudensi, dan belum tersedianya standar pembuktian yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan kedua pasal tersebut serta menawarkan model rekonstruksi sistem pemidanaan yang lebih aplikatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dianalisis secara kualitatif dan deduktif melalui pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Pasal 21 dan 22 masih bersifat simbolis akibat kekosongan kelembagaan dan ketidakpastian norma. Implikasinya, diperlukan reformasi kelembagaan melalui pembentukan otoritas penegak khusus, harmonisasi peraturan dengan UU Tipikor dan UU ASN, serta penyusunan pedoman pembuktian agar norma hukum tidak sekadar menjadi teks normatif, tetapi juga dapat dioperasionalkan dalam sistem peradilan pidana

Doxing Actions in Personal Data Protection Salsabila, Arsha Chaizahra Putri; Wicaksono, Demas Brian; Seotijono, Irwan Kurniawan
Bacarita Law Journal Vol 6 No 1 (2025): August (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v6i1.19305

With the rapid development of information technology, various types of cybercrimes have emerged, one of which is doxing. Doxing refers to the act of collecting and disseminating someone’s personal information without consent, with the intent to harm, embarrass, or intimidate the victim. This research aims to analyze the effectiveness of the PDP Law in addressing doxing in Indonesia. While the law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) can be applied to prosecute doxing perpetrators, Indonesia currently lacks explicit legislation specifically regulating this act. This study uses a normative juridical method with a statutory and case study approach. The results show that, compared to the previous Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), the PDP Law provides stronger legal protection against doxing. Articles 65 and 67 of the PDP Law impose criminal sanctions for those who intentionally access, collect, or distribute personal data without legal authority. For example, the case of Febriansyah Puji Handoko in 2020 illustrates that if the case had occurred after the enactment of the PDP Law. Therefore, the PDP Law is considered relatively effective in providing legal protection for doxing victims. However, its implementation still faces challenges, such as the suboptimal function of the data protection authority and low levels of digital literacy in society.

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search