Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Ecotourism-Based Mangrove Conservation Strategy in Cemara Beach, Banyuwangi Regency Soetijono, Irwan Kurniawan; Mulyanto, Rudi; Marwiyah, Marwiyah; Akbar, Syafriza; Martha, Chyntabela Puspita
Journal of Aquaculture Science Vol 6, No 1IS (2021): Vol 6 Issue Spesial 2021 Journal of Aquaculture Science
Publisher : Airlangga University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31093/joas.v6i1IS.167

Abstract

Mangrove forest management is important for environmental conservation efforts in coastal areas. The purpose of this study was to determine the activities of mangrove forest rehabilitation and sustainable mangrove forest management strategies through ecotourism at Cemara Beach, Banyuwangi Regency. This study used a survey approach as well as direct interviews and field observations. The impact caused by the rehabilitation of mangrove forests in the study area is increasing fish catches, reducing coastal abrasion, resisting sea breezes, and increasing the number of types of biota catches in the form of shrimp, shellfish, and crabs around the mangroves. Another impact is the increase in the attractiveness of the fir beach so that it is worthy of being used as a tourist attraction, especially eco-based tourism. The strategies that need to be carried out in the management of mangrove forests include planting mangrove trees, strengthening coastal management institutions, increasing human resources (HR) for fishing groups, increasing collaboration with stakeholders, diversifying the income of women fishermen from Cemara Beach, and innovating eco-based tourist attractions. Ecotourism  at Cemara Beach, Banyuwangi Regency.Keywords: Ecotourism, Mangrove, Cemara Beach, Conservation strategy.  
Implementasi Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Konservasi Sumber Mata Air di Gombengsari Kalipuro Banyuwangi Ikhsan, Wahyudi; Ardytia, Wisnu; Soetijono, Irwan Kurniawan
POPULIKA Vol 9, No 2 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i2.392

Abstract

Air memiliki peran amat penting bagi kehidupan mahluk hidup terutama manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan terhadap air, ketersediaan air tidak dapat dipastikan keberlangsungannya baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, bertambahnya jumlah penduduk, pencemaran lingkungan dan rusaknya habitat di sekitar sumber mata air. Diperlukan strategi yang komprehensif sehingga dapat terlaksana upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.Metode penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Peneliti menggali data dari buku ilmiah, referensi, prosiding, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan diperlukan upaya menyeluruh agar pengelolaan sumber daya air dapat dilaksanakan secara lestari. Untuk itu diperlukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kesejakteraan generasi masa sekarang dan generasi masa depan. Upaya-upaya dimulai dari kebijakan hingga pelaksanaan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga mampu memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung keberadaan sumber daya air. Masyarakat Gombengsari melaksanakan fungsi konservasi sumber mata air melalui kegiatan bersifat partisipatif.
Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Pengemudi Mabuk dalam Perspektif Hukum Martiasari, Andin; Maulida, Maulida; Pasaribu, Agnes; Soetijono, Irwan Kurniawan
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i01.5971

Abstract

Traffic accidents caused by drunk drivers are a complex legal issue in the criminal justice system in Indonesia. This study aims to analyze criminal liability for drivers who drive drunk and cause accidents, as well as review legal considerations in Supreme Court Decision Number 177 K/Pid/2022. This research uses a normative juridical method with a legal and case approach. The results of the study show that even though the defendant is proven guilty under Article 310 paragraph (3) of the LLAJ Law, the sentence imposed by the judge is lighter than the maximum threat stipulated in the law. This raises a debate about the effectiveness of sanctions in providing a deterrent effect. In conclusion, this case shows a gap in the justice system that allows for lighter sentences even though there is an element of deliberate and knowingly possible in the defendant's actions
Rekonstruksi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kolusi Dan Nepotisme Berdasarkan UU KKN Hakim Said, Balarama Sakti; Wicaksono, Demas Brian; Soetijono, Irwan Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1583

Abstract

Kolusi dan nepotisme merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang memiliki dampak sistemik terhadap integritas birokrasi dan kepercayaan publik. Meskipun Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 telah mengatur sanksi pidana dalam Pasal 21 dan 22, implementasinya belum efektif karena ketiadaan lembaga penegak hukum khusus, tidak adanya yurisprudensi, dan belum tersedianya standar pembuktian yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan kedua pasal tersebut serta menawarkan model rekonstruksi sistem pemidanaan yang lebih aplikatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dianalisis secara kualitatif dan deduktif melalui pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Pasal 21 dan 22 masih bersifat simbolis akibat kekosongan kelembagaan dan ketidakpastian norma. Implikasinya, diperlukan reformasi kelembagaan melalui pembentukan otoritas penegak khusus, harmonisasi peraturan dengan UU Tipikor dan UU ASN, serta penyusunan pedoman pembuktian agar norma hukum tidak sekadar menjadi teks normatif, tetapi juga dapat dioperasionalkan dalam sistem peradilan pidana