<![CDATA[Penelitian ini mengkaji dialektika antara hak atas privasi dan kebebasan berpendapat dalam kerangka hukum konstitusi di Indonesia, kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) sebagai pilar demokrasi. Namun, praktik intimidasi terhadap individu yang mengkritik kinerja pemerintah menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional dengan realitas implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena intimidasi terhadap pengkritik pemerintah dari perspektif hukum, mengidentifikasi pola-pola pelanggaran, dan mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kasus dan Mengulas prinsip hukum fundamental sekaligus ketentuan perundang-undangan yang relevan di skala nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman pidana melalui pasal-pasal karet, maupun serangan siber, menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengurangi hak-hak tersebut secara sewenang-wenang. budaya kekuasaan yang masih bersikap anti-kritik penguasa dan keterlibatan aktor digital seperti buzzer telah menciptakan iklim yang mencekam bagi jurnalis serta aktivis hal ini memperkeruh situasi melalui kampanye delegitimasi digital yang terstruktur terhadap jurnalis dan aktivis, kritik tidak lagi dipandang sebagai instrumen checks and balances, melainkan dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas. Meningkatnya intimidasi terhadap jurnalis dan individu vokal membawa dampak sistemik yang merusak fondasi demokrasi di Indonesia. Dampak paling nyata adalah munculnya "Chilling Effect" atau efek gentar, di mana pers dan masyarakat sipil mulai melakukan sensor mandiri (self-censorship) karena takut akan konsekuensi hukum atau serangan fisik. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum komprehensif, penguatan mekanisme perlindungan, dan perubahan paradigma aparat dalam merespons kritik publik.]]>
Copyrights © 2026
