<![CDATA[Transformasi digital dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia didorong oleh penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem peradilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari konsekuensi yuridis dan etis dari penggunaan AI dalam proses peradilan. Khususnya, penelitian ini berfokus pada independensi hakim, akuntabilitas hakim, kemungkinan bias algoritmik, perlindungan data dan privasi, dan jaminan due process of law. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, di mana literatur, regulasi, dan penelitian akademik tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam praktik hukum dievaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan akurasi penalaran hukum komputasional. Pertimbangan moral dan diskresi yudisial tetap menjadi komponen penting dalam pengambilan keputusan, AI tidak dapat menggantikan peran hakim sebagai subjek utama dalam penemuan hukum (rechtsvinding). Selain itu, penggunaan AI menimbulkan risiko bias algoritmik, ketidakjelasan akuntabilitas, serta ancaman terhadap perlindungan data dan transparansi proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi dan tata kelola AI yang adaptif, transparan, serta berbasis etika guna memastikan bahwa transformasi digital dalam hukum acara perdata tetap menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.]]>
Copyrights © 2026
