<![CDATA[Kontrak keanggotaan gym pada umumnya dituangkan dalam bentuk terms and conditions yang bersifat baku dan disusun sepihak oleh pihak penyedia layanan. Hal ini sering menimbulkan persoalan hukum ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi, baik anggota maupun pihak gym. Artikel ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam ragam klausul yang lazim dicantumkan dalam perjanjian keanggotaan gym, cara penerapannya dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi, serta tingkat efektivitasnya dalam memberikan lindungan hukum yang adil untuk kedua pihak. Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode hukum normatif dengan tiga pendekatan, pertama pendekatan peraturan perundang-undangan, kedua pendekatan konseptual, dan ketiga pendekatan analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa klausul dalam kontrak keanggotaan gym cukup efektif dalam memberikan kepastian secara administratif, terutama terkait dengan kewajiban anggota. Namun demikian, klausul tersebut belum mampu menciptakan hubungan kontraktual yang seimbang dan perlindungan hukum yang setara bagi kedua belah pihak. Klausul cenderung lebih menguntungkan pihak gym dan sering kali bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi klausul kontrak yang lebih proporsional serta pengawasan dari pemerintah agar hak-hak konsumen tetap terlindungi.]]>
Copyrights © 2026
