<![CDATA[Dalam konteks rekonstruksi doktrin pengakuan hukum perdata internasional, penelitian ini mengecek masalah eksekutoritas pu-tusan adopsi asing terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia. Sistem exequatur khusus yang tidak ada di Indonesia yang bisa mengakui putusan adopsi dari negara lain sebabkan kekosongan hukum yang memengaruhi kepastian status hukum anak. Putusan asing hanya dapat digunakan sebagai bukti dalam gugatan baru di pengadilan Indonesia sesuai dengan Pasal 436 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Ta-hun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak (UNCRC), ialah kepentingan terbaik anak. Penelitian yuridis nor-matif ini memberi saran supaya rekonstruksi doktrin pengakuan dengan menjalani asumsi pengakuan untuk melindungi kepent-ingan publik dan terbaik, membangun prosedur exequatur khusus adopsi di Pengadilan Negeri, dan membuat otoritas pusat untuk memverifikasi dokumen. Rekonstruksi ini dijalani untuk mengharmonisasikan hukum negara dengan Konvensi Den Haag 1993 tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama dalam Adopsi In-ternasional. Tujuannya ialah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terbaik bagi anak angkat.]]>
Copyrights © 2025
