<![CDATA[Sebenarnya, Pemilu 2024 adalah gambaran atas dinamika demokrasi elektoral Indonesia di tengah krisis potensi yang kian ditiru. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang selama dua periode mendominasi eksekutif dan legislatif, kini harus menentukan posisi politiknya di tengah penurunan dukungan elektoral di basis tradisionalnya. Pilihan antara berada di lingkar kekuasaan melalui kompromi atau mundur ke barisan oposisi untuk memulihkan citra ideologis, menjadi suatu dilema yang cukup serius. Demikian pula Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terjadi di persimpangan tengah jalan; antara bertahan sebagai konsistensi yang sejauh ini menjadi mesin perlawanan atau bergabung ke perdamaian dengan kalkulasi pragmatis tatkala mengamankan sumber daya politiknya. Dengan demikian, tulisan ini mengkaji dinamika tersebut melalui analisis teori oposisi, teori tidak rasional, serta politik patronase yang menjelaskan betapa cairnya garis oposisi oposisi dan lingkungan dalam politik Indonesia pasca-reformasi. Hasil analisis yang ditampilkan, hakikatnya konfigurasi politik PDIP dan PKS pasca Pemilu 2024, menjadi salah satu aspek krusial pada kualitas demokrasi Indonesia. Jika kedua partai ini bersatu dalam kondisi besar, maka ruang oposisi yang substantif akan menyempit, dan turut serta menambah check and balance dalam prosedur demokrasi. Oleh karena itu, pergeseran politik PDIP dan PKS tidak sebatas strategi kekuasaan, justru pertaruhan masa depan demokrasi Indonesia di bawah bayang-bayang kekuasaan rezim Prabowo-Gibran.]]>
Copyrights © 2025
