<![CDATA[Transformasi sistem pembayaran digital mendorong bank sentral mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai representasi digital mata uang negara yang tetap berada dalam kendali otoritas moneter. India dan Indonesia termasuk negara yang menginisiasi CBDC dengan pendekatan kelembagaan dan desain yang berbeda. Artikel ini bertujuan menganalisis secara komparatif pemanfaatan CBDC dalam transformasi sistem pembayaran di India dan Indonesia dari perspektif yuridis, skema distribusi, dan desain arsitektur. Penelitian menggunakan metode yuridis komparatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan bank sentral, serta analisis konseptual terhadap model distribusi dan struktur sistem CBDC di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa India memanfaatkan e-Rupee secara integratif dengan infrastruktur pembayaran nasional yang telah mapan sehingga berfungsi sebagai ekstensi digital ekosistem pembayaran ritel, sedangkan Indonesia mengembangkan Rupiah Digital melalui arsitektur ritel yang lebih terstruktur dan terkendali dengan peran bank sentral yang dominan dalam penerbitan dan pengawasan. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan CBDC merefleksikan pilihan kebijakan hukum dan kelembagaan masing-masing negara. Dengan demikian, keberhasilan transformasi sistem pembayaran melalui CBDC ditentukan oleh kesesuaian desain arsitektur, skema distribusi, dan kerangka hukum dengan tujuan stabilitas moneter dan sistem pembayaran nasional.]]>
Copyrights © 2026
