<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik pungutan di sekolah yang berpotensi melanggar asas pelayanan publik dan prinsip keadilan pendidikan. Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai lembaga pengawas pelayanan publik memiliki tanggung jawab penting dalam menerima, menindaklanjuti, dan mengawasi laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar di lingkungan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Ombudsman DIY dalam menangani laporan pungutan di sekolah serta mengkaji efektivitas pengawasan terhadap kebijakan biaya pendidikan di sekolah negeri. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literasi, melalui telaah terhadap jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan Ombudsman, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman DIY berperan aktif dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi laporan masyarakat, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi pendidikan yang terbukti melakukan pungutan tidak sah. Selain itu, penelitian menemukan bahwa praktik pungutan sering terjadi akibat rendahnya pemahaman sekolah terhadap regulasi sumbangan sukarela dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Kesimpulannya, Ombudsman DIY memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik di bidang pendidikan melalui fungsi pengawasan, mediasi, dan advokasi terhadap pelanggaran administrasi sekolah.]]>
Copyrights © 2025
